Presiden Korea Selatan Minta Maaf atas Deklarasi Darurat Militer
Presiden Korea Selatan, Yoon Suk-yeol dan Ibu Negara Kim Keon-hee-tang__kira-X
RADAR JABAR - Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol pada Sabtu (7/12) menyampaikan permintaan maaf kepada publik atas keputusannya memberlakukan darurat militer awal pekan ini, yang memicu kekhawatiran masyarakat. Ia berjanji untuk tidak mengulangi tindakan tersebut.
Permintaan maaf tersebut disampaikan melalui siaran televisi beberapa jam sebelum parlemen mengadakan pemungutan suara terkait pemakzulan dirinya.
"Saya sungguh-sungguh minta maaf dan memohon maaf kepada masyarakat yang pasti sangat terkejut," ucap Yoon.
Kemunculan ini menjadi penampilan publik pertamanya sejak mengumumkan darurat militer pada Selasa malam (3/12). Keputusan itu dicabut enam jam kemudian setelah mendapat penolakan dari Majelis Nasional.
BACA JUGA:Uni Eropa Evakuasi Pasien Gaza ke Rumah Sakit di Tiga Negara
BACA JUGA:PBB Mengingatkan Lonjakan Tajam Serangan Pemukim Israel di Tepi Barat
Yoon mengaku memberlakukan darurat militer karena situasi yang dianggap mendesak, namun ia menyadari keputusan tersebut menciptakan kekhawatiran dan ketidaknyamanan bagi masyarakat. Ia juga membantah rumor bahwa darurat militer akan diterapkan kembali.
"Saya tidak akan menghindari tanggung jawab hukum dan politik terkait pernyataan darurat militer," tegasnya.
Yoon juga berjanji menyerahkan semua keputusan, termasuk masa jabatannya, kepada Partai Kekuatan Rakyat untuk menjaga stabilitas negara.
Pidato singkatnya selama dua menit itu direspons dengan reaksi keras dari oposisi. Pemimpin Partai Demokrat, Lee Jae-myung, mendesak Yoon segera mengundurkan diri atau menghadapi pemakzulan. Di sisi lain, Han Dong-hoon, pemimpin Partai Kekuatan Rakyat, mempertanyakan kemampuan Yoon memimpin negara, menyebut pengunduran diri sebagai langkah tak terhindarkan.
Tekanan agar Yoon mundur semakin meningkat setelah keputusan mengejutkan memberlakukan darurat militer yang diklaim bertujuan melawan "kekuatan anti-negara." Yoon juga menuding oposisi melemahkan pemerintahan melalui mosi pemakzulan dan usulan pemotongan anggaran.*
Sumber: antara