Oposisi Korea Selatan Ajukan Mosi Pemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol
Yoon Suk Yeol, Presiden Korea Selatan--Istimewa
RADAR JABAR – Partai-Partai oposisi Korea Selatan mengajukan mosi pemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol pada Rabu (4/12), menyusul penolakan deklarasi darurat militer oleh para legislator.
Mosi tersebut diinisiasi oleh Partai Demokrat, partai oposisi utama, bersama lima partai kecil lainnya, seperti Partai Pembangunan Kembali Korea dan Partai Reformasi. Dokumen diajukan pukul 2:42 siang waktu setempat (12:43 WIB) dan didukung oleh 191 anggota parlemen oposisi tanpa keterlibatan anggota partai berkuasa.
Oposisi berencana melaporkan mosi ini dalam sidang pleno Majelis Nasional pada Kamis (5/12) dan mengusulkannya untuk diputuskan melalui pemungutan suara pada Jumat atau Sabtu.
Sebelumnya, Presiden Yoon mendeklarasikan darurat militer pada Selasa malam, dengan alasan adanya ancaman dari "kekuatan anti-negara" yang dianggapnya berupaya melumpuhkan pemerintahan dan tatanan demokrasi konstitusional.
BACA JUGA:KBRI Umumkan Keadaan WNI Pasca Darurat Militer di Korea Selatan
BACA JUGA:Gaza Desak UNRWA Batalkan Penghentian Bantuan Kemanusiaan
"Pukul 11 malam tadi, saya mendeklarasikan darurat hukum militer dengan tekad bulat saya untuk menyelamatkan bangsa menghadapi kekuatan anti-negara yang berusaha melumpuhkan fungsi penting negara dan tatanan konstitusional demokrasi bebas," ujar Yoon.
Namun, enam jam kemudian, kabinetnya menyetujui pembatalan status darurat tersebut atas permintaan Majelis Nasional.
“Namun, ada tuntutan dari Majelis Nasional untuk mencabut darurat militer, (saya) telah menarik pasukan yang dikerahkan untuk melaksanakan urusan darurat militer," tambahnya.
Deklarasi darurat dan keputusan pembatalannya menimbulkan kekhawatiran baik di dalam negeri maupun internasional.
BACA JUGA:Ratusan Ribu Warga Valencia Protes Penanganan Banjir Mematikan oleh Pemerintah
BACA JUGA:Siklon Fengal Hantam India Selatan, Akibatkan Tiga Orang Korban Jiwa
Dalam pernyataan lanjutannya, Yoon meminta parlemen untuk menghentikan upaya yang ia sebut "melumpuhkan fungsi nasional," termasuk inisiatif pemakzulan terhadap pejabat pemerintah.
Sumber:
- Share:
