Tanggapi Isu Keamanan Sertipikat Elektronik, Menteri Nusron Tegaskan Sudah Terapkan Sistem Back up Berlapis

RADAR JABAR – Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberikan tanggapan terkait isu yang beredar mengenai keamanan Sertipikat Elektronik. Dalam pernyataannya, ia dengan tegas membantah anggapan yang menyebutkan bahwa dokumen digital tersebut rentan terhadap peretasan atau penyalahgunaan. Nusron Wahid menegaskan bahwa informasi yang menyebut Sertipikat Elektronik tidak aman merupakan kabar bohong dan menyesatkan yang tidak berdasar pada fakta.

Lebih lanjut, Nusron Wahid menjelaskan bahwa Sertipikat Elektronik telah dirancang dengan sistem keamanan yang sangat ketat dan berlapis. Keamanan dokumen ini didukung oleh teknologi canggih serta sistem cadangan (back up) yang kuat, sehingga risiko kebocoran atau peretasan dapat diminimalisir semaksimal mungkin.

Ia juga menambahkan bahwa dengan adanya perlindungan berlapis, sangat kecil kemungkinan Sertipikat Elektronik dapat dibobol oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Barang yang sudah berbentuk elektronik dengan sistem back up berlapis, jika di-hack atau dibobol, tidak mungkin semua data bisa hilang. Berbeda dengan sertipikat berbentuk kertas, yang bisa hilang akibat pencurian, kebakaran, atau bencana lainnya," ungkapnya usai Bincang Isu Pertanahan dan Tata Ruang Bersama Menteri ATR/Kepala BPN yang berlangsung di Aula Prona, Jumat (21/02/2025).

BACA JUGA:Kecelakaan Beruntun di Tol Cipularang, Jasa Marga Ungkap Penyebab Rem Truk Bermasalah

BACA JUGA:KAI Properti Percepat Pembangunan Proyek KAI Boutique Hotel Truntum Cihampelas

Menteri Nusron juga menegaskan bahwa Sertipikat Elektronik dapat dengan mudah dicek melalui perangkat seperti laptop atau HP, dan memiliki sistem firewall yang sangat kuat.

Selain itu, ia menjelaskan bahwa data Sertipikat Elektronik disimpan di data center yang berlapis di lima lokasi berbeda, dengan beberapa lapisan pengamanan yang sangat ketat, seperti first line, second line, hingga lapisan kelima.

Lebih lanjut, Menteri ATR/Kepala BPN mengungkapkan bahwa tuduhan terkait ketidakamanan Sertipikat Elektronik merupakan upaya delegitimasi terhadap pemerintah.

"Ini adalah usaha dari pihak-pihak tertentu yang mencoba menggoyahkan kepercayaan publik terhadap sistem pelayanan pemerintah yang sekarang sudah sangat kuat," lanjutnya.

BACA JUGA:Wamen Ossy Tekankan Pentingnya Kerja Sama dalam Reforma Agraria untuk Masa Depan

BACA JUGA:Bahlil: Ormas Keagamaan dan UKM Berpeluang Kelola Lahan Tambang di Luar Eks-PKP2B

"Karena pemerintahan kuat sekarang ini, dukungan parlemen kuat, dukungan rakyat kuat, kepuasan publik banyak. Dia takut ini, kalau negara kuat, dia tetap mencoba untuk melakukan delegitimasi. Ini perlu kita waspadai dan ini tidak boleh," pungkas Nusron Wahid.

Sumber: