7 Sisi Gelap Pembagunan IKN Era Jokowi
Sisi Gelap Pembagunan IKN Era Jokowi-RJ-
Jika dilihat dari rencana awalnya, proyek ini bukan sekadar memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan, tetapi juga membangun sebuah kota baru yang sebagian besar harus dimulai dari nol. Misalnya, pembangunan jalan raya, fasilitas kesehatan, transportasi umum, serta gedung-gedung pemerintahan.
Berdasarkan data dari situs pemerintah, biaya yang dibutuhkan untuk membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) mencapai Rp466 triliun, yang tentunya merupakan angka besar bagi negara berkembang seperti Indonesia.
Masalahnya, kondisi keuangan Indonesia belakangan ini sedang cukup tertekan, dan utang negara terus membengkak. Sementara itu, pendapatan negara tampaknya belum sepenuhnya mampu menutupi pengeluaran yang terus meningkat setiap tahunnya.
Kekhawatirannya adalah proyek IKN ini malah bisa menjadi beban baru bagi anggaran negara, karena hingga kini kita masih bergantung pada pendanaan sendiri, utang, dan investor asing.
Bahkan, Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, mengakui bahwa saat ini belum ada investor asing yang tertarik untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara. Jadi, proyek ini masih sangat bergantung pada APBN dan menunggu investasi dari pihak lokal untuk menanamkan modal mereka.
Selain itu, jika dilihat dari skala prioritas, masih banyak daerah di Indonesia yang membutuhkan perhatian lebih. Misalnya, banyak jalan di pedesaan atau daerah terpencil yang masih rusak dan tidak layak untuk mobilitas warga.
Padahal, jika dana digunakan untuk memperbaiki infrastruktur dasar seperti jalan, tentunya akan mempermudah aktivitas masyarakat dan meningkatkan perekonomian. Bahkan, pasokan listrik pun masih belum merata di beberapa daerah.
4. Mengesampingkan Peningkatan SDM
Dana ratusan triliun untuk pembangunan IKN seharusnya juga bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM), misalnya melalui peningkatan pendidikan, perbaikan gizi, atau program lain yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM kita.
Dari apa yang kita lihat, di balik kemegahan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), masih banyak sekolah yang hampir roboh dan gaji guru yang tidak sepadan. Selain itu, akses terhadap layanan kesehatan juga masih terbatas di beberapa wilayah.
Seharusnya, anggaran yang kita miliki dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, bukan hanya untuk membangun gedung-gedung megah yang tidak semua orang bisa manfaatkan.
Jika kita perhatikan, kualitas pendidikan kita beberapa tahun terakhir cenderung tertinggal dibandingkan negara-negara lain, dan ini masih menjadi salah satu masalah serius di negara ini.
Hal yang paling penting adalah adanya kekhawatiran di masyarakat terkait pembangunan IKN, karena proyek bernilai triliunan sering kali menjadi lahan subur untuk praktik korupsi. Selain itu, aliran dana proyek pemerintah terkadang tidak transparan kepada masyarakat, sehingga menimbulkan kecurigaan.
Meskipun kekhawatiran ini berbentuk rasa waspada, tidak ada yang salah dengan perasaan tersebut, karena pada akhirnya masyarakat berhak mengetahui ke mana anggaran negara dialokasikan.
BACA JUGA:IKN Jamin Siapkan Air Bersih Siap Minum, Kereta Otonom, Hingga Smart Home
BACA JUGA:PLN Icon Plus Sukses Dukung PLN Dalam Pelaksanaan Upacara Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2024 di IKN
5. Risiko lingkungan
Sumber: dari suara