PBB Serukan Keadilan dan Akuntabilitas atas Kejahatan Terhadap Warga Sipil di Gaza
![PBB Serukan Keadilan dan Akuntabilitas atas Kejahatan Terhadap Warga Sipil di Gaza](https://radarjabar.disway.id/upload/1fabd68cd1c8bf121998b34d6fbf38f2.jpeg)
Warga Gaza yang kehilangan tempat tinggal terpaksa tidur di antara puing-puing reruntuhan dan tumpukan sampah.-- ANTARA/Anadolu/py
RADAR JABAR - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan memprioritaskan upaya memastikan keadilan dan akuntabilitas atas kejahatan terhadap warga sipil di Gaza, ungkap Juru Bicara PBB, Stephane Dujarric, pada Selasa (27/8).
Dujarric menyatakan bahwa perlu adanya tanggung jawab atas pelanggaran-pelanggaran terhadap warga sipil yang terjadi selama konflik ini.
“… Perlu ada pertanggungjawaban atas semua pelanggaran terhadap warga sipil yang telah kita saksikan dalam konflik ini,” ujar Dujarric.
"… Ini adalah sesuatu yang akan kami awasi dengan sangat hati-hati," lanjutnya, menegaskan.
BACA JUGA:Amnesti International Kecewa dengan Tanggapan Denmark atas Gugatan Penghentian Ekspor ke Israel
BACA JUGA: Mesir Desak Upaya Gencatan Senjata di Gaza dan Peringatkan Potensi Konflik di Lebanon
Ia juga menambahkan bahwa PBB akan berfokus pada upaya mengadili pihak-pihak yang terlibat dalam kejahatan terhadap warga sipil, khususnya sejak Oktober 2023.
Pada Minggu (26/8), Human Rights Watch menerbitkan laporan yang menyebutkan bahwa pasukan Israel "menahan petugas kesehatan Palestina di Gaza" sejak pertempuran dimulai pada Oktober 2023.
Organisasi pengawas HAM internasional tersebut juga menuduh Israel melakukan "penyiksaan dan perlakuan buruk" di fasilitas-fasilitas penahanannya.
Pada hari yang sama, putaran baru pembicaraan tentang kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera antara Israel dan Hamas diadakan di Kairo.
BACA JUGA:Serangan Israel di Gaza Tewaskan 71 Warga Palestina dalam Sehari, Korban Capai 40.405
BACA JUGA:Biden Pantau Ketat Konflik Israel-Lebanon, Serangan Udara Meningkatkan Ketegangan Regional
Pembicaraan tersebut melibatkan Direktur CIA William Burns, Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, serta pejabat tinggi dari Israel dan Mesir. Namun, laporan media menunjukkan bahwa pembicaraan itu tidak mencapai kesepakatan karena Israel dan Hamas menolak sejumlah proposal dari mediator.*
Sumber: antara