Jelang Pilkada Serentak 2024, IJTI Korda Kota Cimahi-Bandung Barat Siap Bantu Memberi Informasi Sesuai Fakta
IJTI Korda Kota Cimahi-Kabupaten Bandung Barat-RJ-
CIMAHI -- Di era digital saat ini, penyebaran informasi begitu mudah didapat. Walau pun faktanya, informasi itu belum tentu kebenarannya, atau bahkan bisa disebut berita hoaks. Terlebih jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak seperti saat ini.
Menanggapi hal tersebut, Ketua IJTI Korda Kota Cimahi-Kabupaten Bandung Barat Edwan Hadnansyah mengakui jika memang memasuki era digital yang terus berkembang membuat informasi kerap menyebar luas tak terkendali hingga seringkali tidak berdasarkan fakta.
"Apalagi saat ini menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, biasanya akan muncul berbagai informasi di media sosial yang memicu keresahan masyarakat akibat berita hoaks itu," ungkap Edwan pada wartawan, Sabtu (15/6).
Oleh sebab itu, Edwan pun meminta agar masyarakat tidak mudah percaya pada informasi yang belum tentu kebenarannya. Apalagi jika informasi itu mengandung unsur provokasi yang bisa mengganggu kondusifitas dan Kamtibmas masyarakat.
"Informasi (hoaks) seperti itu dapat memecah belah persatuan," terangnya.
Dia pun menyatakan, pihaknya sebagai jurnalis yang bertugas menyampaikan informasi harus menjaga kondusifitas di tahun politik. Yaitu dengan membuat berita yang sesuai fakta dan data yang ada. Sehingga masyarakat pun bisa menerima informasi yang benar.
"Peran jurnalis tak hanya mengungkap fakta tapi juga membangun narasi yang tepat sehingga tidak menimbulkan konflik," katanya.
Menurutnya, informasi yang tidak benar dan mengandung hoaks bisa menggiring opini, hingga mampu menyulut perpecahan bangsa. Apalagi ditengah situasi politik seperti saat ini.
BACA JUGA:TPS Ciputri Cimahi Diresmikan, Pengkajian Lanjutan Diperlukan
"Maka siperlukan pemberitaan yang benar dan tepat. Selain sebagai edukasi, pemberitaan pilkada juga bisa menjadi wahana politik bagi masyarakat," bebernya.
Jurnalisme positif dapat berperan penting dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih harmonis. Dengan cara kerja jurnalistik yang profesional sesuai kaidah dan aturan berlaku, maka informasi yang didapat telah melalui mekanisme pengujian informasi sebelum disampaikan kepada masyarakat.
"Meski demikian, jurnalis juga tetap harus bersikap kritis sesuai fungsi sebagai media pendidikan dan kritik yang tercantum dalam amanat Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999," jelasnya.
Edwan menilai, tantangan penyebaran informasi terbesar saat ini justru datang dari media sosial. Dimana informasi sering kali tidak terverifikasi dengan mudah tersebar luas sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman.
Sumber:
- Share:
