Kanada Tegaskan Rakyat Palestina Tidak Boleh Direlokasi dari Tanah Airnya

RADAR JABAR - Menteri Pembangunan Internasional Kanada, Ahmed Hussen, menegaskan bahwa rakyat Palestina harus tetap berada di tanah air mereka dan tidak boleh dipindahkan secara paksa ke luar wilayahnya. Ia menekankan bahwa hak rakyat Palestina atas tanah mereka harus dihormati dan hukum internasional wajib dipatuhi.

Saat menghadiri konferensi pers di Jakarta pada Jumat (14/2), Hussen menyampaikan bahwa meningkatnya jumlah truk bantuan kemanusiaan yang memasuki Gaza setelah gencatan senjata merupakan perkembangan positif. Sebelumnya, tidak ada bantuan yang bisa masuk ke wilayah tersebut.

“Kami yakin bahwa rakyat Palestina punya hak atas tanah air mereka, hukum internasional harus dipatuhi, dan tak ada satupun dari mereka yang boleh direlokasi dari tanah mereka sendiri,” ujarnya.

Namun, ia menekankan bahwa jumlah bantuan masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan darurat sebelum memasuki tahap pemulihan dan rekonstruksi.

BACA JUGA:Pemimpin Eropa Tegaskan Dukungan untuk Ukraina di Tengah Upaya Negosiasi Perdamaian

BACA JUGA:Israel Tarik Mundur Pasukan dari Tubas di Tepi Barat setelah Operasi Militer 11 Hari

Hussen juga menyatakan bahwa satu-satunya solusi untuk mengakhiri konflik adalah dengan menerapkan solusi dua negara, di mana rakyat Israel dan Palestina dapat hidup berdampingan secara damai.

Menurutnya, pembentukan negara Palestina adalah hal yang tak terelakkan agar rakyat Palestina bisa hidup dalam kebebasan dan martabat.

“Tak terelakkan, hal tersebut juga berarti negara Palestina harus berdiri supaya rakyat Palestina dapat hidup dalam kebebasan, martabat, dan kemerdekaan yang mereka perjuangkan selama ini,” katanya.

Ia menambahkan bahwa proses rekonstruksi di Gaza harus berjalan seiring dengan upaya politik guna mewujudkan solusi dua negara.

BACA JUGA:Pemerintah Transisi Bangladesh Berencana Gelar Pemilu Desember Ini

BACA JUGA:PM Thailand Siap Membuka Babak Baru dengan China untuk Hubungan yang Lebih Erat

“Kami juga meyakini bahwa proses rekonstruksi di Gaza harus berjalan beriringan dengan proses politik yang tak bisa berubah dalam upaya mewujudkan solusi dua negara,” tambahnya.

Di sisi lain, mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengusulkan relokasi warga Palestina dari Jalur Gaza dan menyatakan bahwa AS berencana untuk "mengambil alih Gaza."

Sumber: antara