Pemerintah Transisi Bangladesh Berencana Gelar Pemilu Desember Ini

RADAR JABAR - Pemerintah transisi Bangladesh berencana mengadakan pemilihan umum pada Desember tahun ini, sebagaimana disampaikan oleh pejabat partai politik pada Senin (10/2).

Delegasi Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) yang dipimpin Sekretaris Jenderal Mirza Fakhrul Islam Alamgir bertemu dengan kepala pemerintahan sementara, Muhammad Yunus, di Dhaka. Dalam pertemuan tersebut, mereka menyampaikan kesepakatan antarpartai politik agar pemilu segera dilaksanakan.

"Pemerintah transisi telah meyakinkan kami untuk segera menyelenggarakan pemilu," ujar Alamgir pada Senin (10/2).

Namun, Gerakan Mahasiswa Anti-Diskriminasi yang sebelumnya memimpin aksi menggulingkan Perdana Menteri Sheikh Hasina pada Agustus lalu, menuntut reformasi menyeluruh. Mereka menilai bahwa Hasina telah mempolitisasi perubahan pemerintahan, sehingga diperlukan reformasi besar guna mencegah kembalinya rezim otoriter di masa depan.

BACA JUGA:PM Thailand Siap Membuka Babak Baru dengan China untuk Hubungan yang Lebih Erat

BACA JUGA:Israel Tunda Bantuan Kemanusiaan ke Gaza, Situasi Makin Kritis

Pemerintahan transisi telah membentuk enam komisi yang bertugas melakukan reformasi di berbagai sektor, yakni konstitusi, sistem pemilu, peradilan, pemberantasan korupsi, administrasi publik, dan kepolisian. Komisi-komisi ini telah menyampaikan laporan serta rekomendasi mereka.

Penasihat hukum pemerintah, Asif Nazrul, mengungkapkan bahwa pertemuan dengan partai-partai politik akan diadakan bulan ini untuk mencapai kesepakatan nasional terkait rekomendasi tersebut.

Dalam pertemuan pada Senin, BNP juga mendesak pemerintah agar mengambil tindakan terhadap pihak-pihak yang disebut sebagai "pendukung rezim fasis" yang masih berada dalam pemerintahan serta mereka yang terlibat dalam penjarahan sumber daya negara. BNP menuntut agar dana yang telah dicuci oleh para pelaku dikembalikan.

Yunus sebelumnya mengungkapkan bahwa sekitar $17 miliar (Rp278,5 triliun) telah disedot dari sistem perbankan Bangladesh oleh oligarki yang memiliki kedekatan dengan Hasina, serta $16 miliar lainnya mengalir setiap tahun selama 15 tahun masa pemerintahannya.

BACA JUGA:Palestina Tolak Keras Rencana Trump untuk Ambil Alih Jalur Gaza

BACA JUGA:Israel Siap Lanjutkan Perundingan Gencatan Senjata Gaza di Doha

Selain itu, BNP juga menuntut pencabutan enam juta kasus bermotif politik yang menargetkan politisi dan aktivis selama kepemimpinan Hasina.

Meski demikian, Hasina, yang kini berada di pengasingan di India sejak kejatuhannya, terus membantah tuduhan tersebut.

Sumber: antara