Tingginya Golput di Pilkada Kabupaten Bekasi, Legislator Serukan Upaya Perbaikan

Tingginya Golput di Pilkada Kabupaten Bekasi, Legislator Serukan Upaya Perbaikan

Depan Gedung DPRD Kabupaten Bekasi.--Antaranews.com

RADAR JABAR – Legislator Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, memberikan perhatian serius terhadap tingginya angka masyarakat yang memilih untuk tidak menggunakan hak suaranya atau dikenal sebagai golongan putih (golput) pada ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di wilayah tersebut.

Fenomena ini dinilai menjadi persoalan penting yang perlu mendapat perhatian lebih, terutama mengingat dampaknya terhadap legitimasi hasil pemilu dan partisipasi demokrasi di tingkat lokal.

Data resmi yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi menunjukkan angka yang cukup mengejutkan. Dari total 2.251.856 warga yang terdaftar sebagai pemilih, sebanyak 748.763 orang tidak menggunakan hak pilihnya. Angka ini mencerminkan lebih dari sepertiga pemilih terdaftar di Kabupaten Bekasi memilih untuk tidak datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pemilihan.

Yang lebih mencengangkan, jumlah pemilih yang tidak berpartisipasi tersebut bahkan lebih besar dibandingkan dengan jumlah suara yang diperoleh oleh pasangan calon pemenang pilkada. Pasangan nomor urut 3, Ade-Asep, yang keluar sebagai pemenang, hanya berhasil meraih 666.494 suara, jumlah yang masih lebih kecil dari angka golput yang tercatat.

BACA JUGA:Tolak Klarifikasi Kasus Pelecehan Seksual, Inilah Profil Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Mahmud Jawa

BACA JUGA:Viral Kader Partai Demokrat Mahmud Jawa Lecehkan Sales Produk di Event Veev

"Kami mendorong agar KPU dan Bawaslu untuk melakukan evaluasi secara komprehensif," kata Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Ade Sukron di Cikarang, Minggu.

Pihak terkait juga merasa penting untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan konkret dari penyelenggara pemilihan umum mengenai fenomena tingginya jumlah masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Bekasi.

Dalam hal ini, KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) kemungkinan memiliki hasil kajian atau analisis yang dapat memberikan gambaran lebih jelas terkait faktor-faktor penyebab tingginya angka golput.

Sebagai langkah tindak lanjut, DPRD Kabupaten Bekasi berencana untuk segera mengadakan rapat koordinasi lanjutan dengan KPU dan Bawaslu dalam waktu dekat. Salah satu agenda utama dalam pertemuan tersebut adalah membahas secara mendalam mengenai tingginya angka golput yang terjadi pada Pilkada 2024 di wilayah tersebut.

BACA JUGA:Perolehan Suara Tertinggi, Muhammad Farhan-Erwin Diprediksi Menangkan Pilkada Kota Bandung

BACA JUGA:BNPB Bangun Jembatan Darurat di Sukabumi untuk Pulihkan Akses Pascabencana

"Yang saya dengar saat itu Komisi 1 pernah mengagendakan, tetapi dari pihak KPU dan Bawaslu belum hadir. Maka selanjutnya, saya meminta untuk kita bisa bersama-sama, duduk untuk mengevaluasi secara keseluruhan dan salah satu yang menjadi perhatian kami adalah terkait partisipasi pemilih ini," ucapnya.

Ade berharap agenda forum rapat tersebut dapat membedah letak permasalahan tinggi angka golput atau partisipasi pemilih dengan tujuan menjadikan bahan perbaikan pada penyelenggaraan pilkada di masa mendatang.

"Minimal kita perlu tahu apa yang membuat masyarakat enggan datang ke TPS atau jangan-jangan masyarakat luput karena kurang informasi dan ketidaktahuan mereka terhadap para calon. Nah kita khawatir ini berdampak terhadap hal yang kurang baik bagi demokrasi kita ke depan," ujar dia.

KPU Kabupaten Bekasi pada Jumat (6/12) dini hari pukul 03.57 WIB menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 3 Ade Kuswara-Asep Surya Atmaja meraih suara terbanyak Pilkada 2024 berdasarkan hasil rekapitulasi rapat pleno terbuka penghitungan suara.

Hasil rekapitulasi suara itu tertuang dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Bekasi Nomor 290 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi Tahun 2024.

"KPU Kabupaten Bekasi memutuskan menetapkan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati berdasarkan hasil rapat pleno terbuka penghitungan suara Pilkada 2024," kata Ketua KPU Kabupaten Bekasi Ali Rido.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi telah merilis hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024, dengan rincian suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati. Pasangan calon dengan nomor urut 1, Dani Ramdan dan Romli H.M, berhasil meraih total 204.305 suara. Jumlah ini setara dengan 14 persen dari keseluruhan pemilih yang menggunakan hak suara mereka dalam Pilkada tersebut.

Sementara itu, pasangan calon nomor urut 2, B.N. Holik dan Faizal Hafan Farid, memperoleh dukungan sebesar 588.399 suara atau 40,32 persen. Angka ini menunjukkan dukungan yang signifikan bagi pasangan tersebut dalam persaingan Pilkada. Pasangan nomor urut 3, Ade Kuswara dan Asep Surya Atmaja, berhasil meraih suara terbanyak, yaitu 666.494 suara. Jumlah tersebut setara dengan 45,68 persen dari total suara sah, menjadikan mereka unggul dalam kontestasi politik ini.

Secara keseluruhan, KPU mencatat bahwa jumlah suara yang masuk mencapai 1.503.093 dari total 2,2 juta pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT). Tingkat partisipasi pemilih pun cukup tinggi, yaitu sebesar 66,8 persen. Dari suara yang masuk tersebut, sebanyak 1.459.598 suara dinyatakan sah, sementara 43.495 suara lainnya dianggap tidak sah.

Dalam Pilkada Kabupaten Bekasi 2024, terdapat tiga pasangan calon yang berkompetisi. Pasangan nomor urut 1, Dani Ramdan dan Romli H.M, diusung oleh koalisi partai yang terdiri atas Partai Golkar, PKB, Demokrat, PSI, Gelora, dan Hanura. Pasangan ini mengandalkan dukungan partai-partai besar untuk menarik simpati pemilih.

Pasangan nomor urut 2, B.N. Holik dan Faizal Hafan Farid, didukung oleh Partai Gerindra, PKS, PAN, dan Nasdem. Koalisi ini menggabungkan partai-partai berbasis nasionalis dan religius untuk menciptakan daya tarik yang lebih luas di kalangan masyarakat Kabupaten Bekasi.

Sementara itu, pasangan nomor urut 3, Ade Kuswara dan Asep Surya Atmaja, maju dengan dukungan dari PDI Perjuangan, PBB, PPP, serta Partai Buruh. Koalisi ini menonjolkan keberpihakan kepada masyarakat pekerja dan nilai-nilai kebangsaan dalam program-program yang mereka usung.

 

Sumber: