Menteri Nusron Sampaikan Ada 864.662 Hektare Potensi Tanah untuk Program Nasional

RADAR JABAR - Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan sejumlah program prioritas yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Beberapa di antaranya meliputi upaya mewujudkan swasembada pangan guna memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara mandiri, menjamin pembangunan hunian berkualitas yang layak untuk seluruh rakyat, serta mendorong pemerataan ekonomi agar seluruh wilayah Indonesia dapat menikmati hasil pembangunan secara adil.

Untuk merealisasikan ketiga program ini, ketersediaan lahan menjadi elemen dasar yang sangat penting, karena tanpa adanya tanah yang cukup, implementasi program-program tersebut akan menghadapi kendala signifikan.

“Kami memiliki 854.662 hektare cadangan tanah telantar dan tambahan 10.000 hektare tanah hasil konversi dari Hak Guna Usaha (HGU) ke Hak Guna Bangunan (HGB) akibat perubahan tata ruang,” kata Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid dalam paparannya pada Rapat Koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Rabu (08/01/2025).

Menurutnya, dari total cadangan tersebut, sebanyak 209.780 hektare dialokasikan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Langkah ini diharapkan mampu memastikan ketersediaan lahan pertanian yang cukup untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan pangan.

BACA JUGA:KPK Tegaskan Penggeledahan di Rumah Hasto Kristiyanto Dilakukan Sesuai Aturan

BACA JUGA:Polisi Masih Sembunyikan Nama 3 Tersangka Penembakan Bos Rental, Hanya Satu Nama yang Diungkap

Selain itu, 567.585 hektare tanah telah dialokasikan untuk program transmigrasi. Menteri Nusron menyatakan lahan ini akan diserahkan kepada Kementerian Transmigrasi untuk mendukung relokasi penduduk ke wilayah-wilayah baru, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa, sekaligus mengurangi tekanan penduduk di daerah padat.

Untuk mendukung program perumahan rakyat, Nusron Wahid menjelaskan bahwa 77.297 hektare lahan ditambah 10.000 hektare hasil konversi telah dialokasikan untuk pembangunan pemukiman. Hal ini memastikan kelancaran program pembangunan 3 juta rumah yang telah dicanangkan pemerintah.

“Kami rasa untuk program 3 juta rumah, ketersediaan tanah tidak ada masalah. Kemarin juga sudah kami laporkan kepada menteri terkait, dan semua berjalan dengan lancar,” tambah Menteri ATR/Kepala BPN.

Langkah ini mencerminkan upaya serius dari pemerintah dalam memanfaatkan tanah yang selama ini dianggap tidak produktif agar dapat mendukung berbagai agenda prioritas nasional. Hal ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada demi mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

BACA JUGA:Usia Pensiun Pekerja Naik Jadi 59 Tahun, Akan Meningkat Setiap 3 Tahun

BACA JUGA:Harga Pangan Rabu Pagi: Fluktuasi Harga Cabai, Beras, dan Komoditas Lainnya

Menteri Nusron menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada adanya sinergi yang erat antara kementerian terkait, yang harus bekerja sama untuk memastikan alokasi lahan tersebut dapat dilakukan secara efektif dan tepat sasaran.

Rapat ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat penting dari Kabinet Merah Putih, termasuk Menteri dan Wakil Menteri yang terlibat langsung dalam agenda ini. Selain itu, Menteri Nusron didampingi oleh beberapa pejabat tinggi dari Kementerian ATR/BPN.

Sumber: