Kemensos dan DPR RI Kolaborasi Cegah Kasus Sosial di Kota Cirebon melalui Program P2K2

Kemensos dan DPR RI Kolaborasi Cegah Kasus Sosial di Kota Cirebon melalui Program P2K2

Kemensos bersama Komisi VIII DPR RI saat melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi di Kota Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (26/10/2024).--ANTARA/Fathnur Rohman

RADAR JABAR - Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Komisi VIII DPR RI memperkuat langkah-langkah pencegahan terhadap kasus pornografi, kekerasan seksual, dan masalah sosial lainnya di Kota Cirebon, Jawa Barat.

“Upaya ini dilakukan melalui Program Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), yang berfokus untuk menjaga perilaku positif setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM),” ujar Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Jaminan Sosial Kemensos, Neneng Rusmayanti, di Cirebon pada Sabtu (26/10).

Neneng menjelaskan, Program P2K2 digunakan sebagai sarana edukasi bagi setiap KPM di Kota Cirebon, agar lebih waspada dan melindungi anak-anak dari konten pornografi. Program ini bertujuan untuk membangun perilaku positif di berbagai aspek kehidupan.

Selain itu, lanjut Neneng, program ini juga berfokus pada pencegahan agar KPM terhindar dari masalah sosial yang lebih kompleks. Pendekatan ini turut melibatkan peran keluarga dalam melindungi anak-anak dari kasus-kasus negatif.

BACA JUGA:Festival Roeang Kita 2024 di Bandung, Upaya Kemenkeu Dukung UMKM Jabar Naik Kelas

BACA JUGA:Ahmad Syaikhu Sebut Desa Wisata Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Menekan Pengangguran

“Kita ini tidak hanya fokus menangani pornografi maupun korbannya, justru kami menyosialisasikan supaya KPM di bawah naungan kami, tidak masuk dalam suatu kasus yang terjadi. Jadi kami lebih ke pencegahannya,” katanya.

Kemensos juga menyediakan layanan pendampingan dan pemulihan psikologis bagi korban kasus sosial melalui balai rehabilitasi di 31 kabupaten, sebagai upaya untuk mendukung pemulihan dan rujukan bagi KPM yang memerlukan bantuan tambahan.

“Ini termasuk kami memberikan pendampingan dan pemulihan psikologis, tetapi kalau membutuhkan rujukan kami siap fasilitasi,” tambahnya.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menyampaikan bahwa masalah sosial di Kota Cirebon, khususnya di Kecamatan Harjamukti, cukup tinggi, termasuk kasus pornografi, kekerasan seksual, dan anak jalanan. Menurutnya, wilayah tersebut memerlukan pengawalan khusus dari pemerintah guna mencegah dampak sosial lebih lanjut.

BACA JUGA:Cagub Jabar Ahmad Syaikhu Bahas Masalah Pertanian Bersama Tokoh Masyarakat Sumedang

BACA JUGA:Cabup Bogor Rudy Susmanto kepada Peran Media: Jaga Integritas Menjelang Pilkada 2024

Selain pengawasan dari pemerintah, Selly juga mendorong masyarakat untuk aktif melindungi anak-anak dari bahaya sosial seperti narkoba, pornografi, dan kekerasan seksual.

Sumber: antara