Paripurna DPR Menyetujui Muhammad Herindra sebagai Calon Kepala BIN
Rapat Paripurna Ke-4 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 dengan agenda tunggal persetujuan pemberian pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan calon Kepala Badan Intelijen Negara di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (17/10/2024)-Melalusa Susthira K.-ANTARA
Radar Jabar Disway – Letjen TNI (Purn.) Muhammad Herindra disetujui sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) melalui Rapat Paripurna Ke-4 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Jakarta, Kamis 17 Oktober 2024.
Melansir dari Antara, Herindra yang sekarang menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI. Ia diusulkan menjadi calon Kepala BIN oleh Presiden Jokowi untuk menggantikan Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan melalui Surat Presiden bernomor R-51/Pres/10/2024 tertanggal 10 Oktober 2024.
“Apakah laporan Tim DPR RI yang memutuskan bahwa Muhammad Herindra layak sebagai Kepala Badan Intelijen Negara menggantikan saudara Budi Gunawan dapat disetujui?” tanya Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/10), dikutip dari Antara.
Seluruh anggota DPR RI dan perwakilan fraksi yang hadir dalam Rapat Paripurna itu menjawab setuju untuk pertanyaan tersebut, kemudian diikuti dengan memberikan tepuk tangan.
BACA JUGA:Perolehan Kursi Perempuan di DPR RI 2024–2029: Tertinggi dalam Sejarah
BACA JUGA:Mengeluh Tak Layak Huni, Anggota DPR Akan Dapat Tunjangan Rumah Dinas Meski Tinggal di Jakarta
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Sufmi Dasco Ahmad, yang mewakili Tim DPR RI tentang Pemberian Pertimbangan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala BIN, menyatakan pihaknya sudah menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper terst) calon Kepala BIN. Itu dilaksanakan demi mendengarkan visi dan misi Herindra, serta pendalaman oleh fraksi-fraksi di Gedung DPR RI, Rabu (16/10).
Dia mengatakan Rapat Dengar Pendapat Umum itu dipimpin langsung oleh Puan Maharani dan semua Wakil Ketua DPR RI, serta perwakilan delapan fraksi di parlemen.
Sumber: