Cagub Jabar Ahmad Syaikhu Bahas Masalah Pertanian Bersama Tokoh Masyarakat Sumedang

RADAR JABAR –Calon Gubernur Jawa Barat, Ahmad Syaikhu, melakukan kunjungan ke Kecamatan Cisitu, Sumedang, untuk bertemu dan berdiskusi dengan sejumlah tokoh masyarakat, Sabtu (26/10).

 Dalam pertemuan tersebut, Syaikhu menyerap berbagai aspirasi masyarakat setempat, terutama terkait permasalahan pertanian seperti mahalnya harga pupuk, pengairan yang tidak optimal, serta rendahnya harga jual padi setelah panen.

“Bagi para petani, tantangan utama adalah mengatasi permasalahan di sektor pertanian, terutama terkait kebutuhan pupuk,” ujar Ahmad Syaikhu.

Ia menyoroti ketersediaan pupuk yang terbatas serta harga yang tinggi, sehingga menyulitkan para petani dalam proses produksi.

Untuk mengatasi masalah ini, Ahmad Syaikhu menyatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian terkait solusi atas harga dan ketersediaan pupuk. Selain itu, ia juga menyampaikan rencana alternatif melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat, yaitu menyediakan pupuk organik sebagai solusi berkelanjutan bagi para petani

“Saat ini, kami sudah mulai memproduksi pupuk organik di Kabupaten Karawang, Bekasi, bahkan hingga Kebumen. Produktivitas hasil panen meningkat dengan penggunaan pupuk organik, dan tanah menjadi lebih subur serta berkelanjutan,” jelasnya.

Ia menambahkan, harga beras organik di pasaran saat ini dapat mencapai Rp 26 ribu hingga Rp 55 ribu per kilogram di minimarket, mencerminkan nilai tambah bagi petani.

Syaikhu juga menyoroti hasil penelitian dari Shanghai University oleh Prof. Chang, yang mengungkapkan bahwa penggunaan pupuk kimia dalam jangka panjang dapat mengubah faktor genetik pada tanah.

“Ini menjadi perhatian kita bersama, karena efeknya tidak hanya merusak kesuburan tanah tetapi juga dapat berdampak jangka panjang pada lingkungan,” ungkapnya.

Sebagai langkah konkret, Ahmad Syaikhu menegaskan bahwa BUMD Jawa Barat akan terlibat dalam pengaturan distribusi pupuk dan pengelolaan hasil panen. Dengan skema ini, pemerintah daerah dapat membeli hasil panen petani dengan harga yang wajar dan menjualnya kembali pada saat terjadi kelangkaan beras, seperti saat hari raya.

Upaya ini diharapkan dapat menjaga kestabilan harga pangan serta mencegah spekulasi harga di pasaran.

“Melalui peran BUMD di bidang pangan, kita bisa mengatasi fluktuasi harga dan memastikan petani Jawa Barat tidak mengalami kerugian besar,” tegasnya. (red)

Sumber: