Mantan Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Ditetapkan sebagai Tersangka Korupsi Tata Niaga Timah

Berikut adalah daftar 22 tersangka dalam kasus korupsi tata niaga timah ini:

1. SW - Kepala Dinas ESDM Provinsi Bangka Belitung periode 2015 sampai Maret 2018.
2. BN - Plt Kepala Dinas ESDM Provinsi Bangka Belitung periode Maret 2019.
3. AS - Kepala Dinas ESDM Provinsi Bangka Belitung.
4. Hendry Lie (HL) - Beneficiary owner (pemilik manfaat) PT Tinido Inter Nusa (TIN) atau BO PT TIN.
5. Fandy Lingga (FL) - Marketing PT TIN.
6. Toni Tamsil (TT) alias Akhi, adik Tamron Tamsil, ditetapkan sebagai tersangka perintangan penyidikan.
7. Suwito Gunawan (SG) - Komisaris PT Stanindo Inti Perkasa (SIP) atau perusahaan tambang di Pangkalpinang, Bangka Belitung.
8. MB Gunawan (MBG) - Direktur PT SIP.
9. Tamron Tamsil alias Aon (TN) - Beneficial owner atau pemilik manfaat dari CV Venus Inti Perkasa (VIP).
10. Hasan Tjhie (HT) alias ASN - Direktur Utama CV VIP.
11. Kwang Yung alias Buyung (BY) - Mantan Komisaris CV VIP.
12. Achmad Albani (AA) - Manajer Operasional Tambang CV VIP.
13. Robert Indarto (RI) - Direktur Utama PT Sariwiguna Bina Sentosa (SBS).
14. Rosalina (RL) - General Manager PT TIN.
15. Suparta (SP) - Direktur Utama PT Refined Bangka Tin (RBT).
16. Reza Andriansyah (RA) - Direktur Pengembangan Usaha PT RBT.
17. Mochtar Riza Pahlevi Tabrani (MRPT) - Direktur Utama PT Timah 2011-2016
18. Emil Ermindra (EE) - Direktur Keuangan PT Timah 2017-2018.
19. Alwin Akbar (ALW) - Mantan Direktur Operasional dan mantan Direktur Pengembangan Usaha PT Timah.
20. Helena Lim (HLN) - Manajer PT QSE yang dijuluki 'crazy rich' Pantai Indah Kapuk (PIK).
21. Harvey Moeis (HM) - Perpanjangan tangan dari PT RBT, suami dari artis Sandra Dewi.
22. Bambang Gatot Ariono (BGA) - Dirjen Minerba Kementerian ESDM periode 2015-2020.

Penetapan Bambang Gatot Ariyono sebagai tersangka dalam kasus korupsi ini menambah panjang daftar pejabat yang terlibat dalam skandal tata niaga timah. Proses hukum diharapkan bisa berjalan dengan transparan dan adil untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah (*).

Sumber: branda antara