Tanggapan Hamas Soal Gencatan Senjata di Gaza Setelah Dihalangi Amerika Serikat

RADAR JABAR - Pada hari Senin, Kelompok Perlawanan Palestina yang dikenal sebagai Hamas memberikan sambutan positif terhadap pengesahan resolusi oleh Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata di Jalur Gaza selama bulan Ramadhan.

“Gerakan Perlawanan Islam Hamas menyambut seruan Dewan Keamanan PBB untuk segera melakukan gencatan senjata,” kata pernyataan resmi Hamas seperti dilaporkan Sputnik, Senin, 25 Maret 2024.

Hamas menegaskan bahwa gencatan senjata harus berlangsung secara permanen dan mengajukan permintaan agar semua pasukan Israel segera menarik diri dari Jalur Gaza.

“Kami menekankan perlunya mencapai gencatan senjata permanen yang akan mengarah pada penarikan semua pasukan Zionis (Israel) dari Jalur Gaza dan kembalinya para pengungsi ke rumah yang mereka tinggalkan,” kata Hamas dalam pernyataannya.

BACA JUGA:Pasukan Israel Bunuh Fayeq al-Mabhouh Kepala Polisi Serta Koordinator Bantuan Kemanusiaan di Gaza

Selain itu, Hamas juga menegaskan kesiapan untuk segera melakukan pertukaran tahanan dengan Israel.

“Dalam konteks teks resolusi, penting untuk menjamin kebebasan bergerak warga Palestina dan akses terhadap semua kebutuhan kemanusiaan bagi seluruh penduduk di seluruh wilayah Jalur Gaza serta pengiriman alat berat untuk membersihkan puing-puing sehingga kami dapat menguburkan para syuhada kami yang berada di bawah reruntuhan selama berbulan-bulan,” tambahnya.

Pada malam Senin (25/3), Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang mendesak untuk adopsi gencatan senjata segera selama bulan Ramadhan di Gaza, dengan harapan menciptakan situasi gencatan senjata yang berkelanjutan.

Resolusi ini didukung oleh 10 anggota tidak tetap Dewan Keamanan dan mendapat dukungan dari 14 negara, sementara Amerika Serikat memilih untuk abstain.

BACA JUGA:Tentara Israel Tembaki Warga Palestina yang Menantikan Bantuan di Jalur Gaza

Sebelumnya, Amerika Serikat telah secara berulang kali menghalangi resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB yang menekan Israel, namun semakin menunjukkan kekecewaan terhadap sekutunya itu ketika PBB memperingatkan tentang kemungkinan kelaparan di Gaza.

Pekan lalu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bersumpah untuk menentang anjuran Amerika Serikat dan memperluas kampanye militer Israel ke Rafah, sebuah kota di selatan Gaza yang menjadi tempat perlindungan bagi sekitar 1,5 juta warga Palestina.

Sesaat setelah Amerika Serikat menolak memveto resolusi terbaru, Netanyahu mengumumkan bahwa ia tidak akan mengirim delegasi ke Washington, yang diminta oleh Presiden Joe Biden untuk membahas situasi di Rafah.

"Resolusi tersebut memberikan harapan kepada Hamas bahwa tekanan internasional akan membuat mereka menerima gencatan senjata tanpa pembebasan para sandera," ujar Netanyahu.

Sumber: