Bansos Dipakai Judol, Dinsos Bogor: Jangan Salahkan Pemerintah Bila Fasilitas Dicabut

RADAR JABAR - Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bogor menegaskan, jangan menyalahkan pemerintah apabila fasilitas yang diberikan yakni bantuan sosial (bansos) dicabut.

Respons itu disampaikan oleh Kepala Dinsos Kabupaten Bogor Farid Ma'ruf, setelah mengetahui maraknya penerima bansos malah digunakan untuk bermain judi online (judol).

Diketahui, Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan transaksi tertinggi judol berada di Jawa Barat dengan 49.431 pemain judol dengan transaksi senilai Rp 199 miliar.

Kemudian, pada tingkat Kabupaten/Kota, ditemukan bahwa Kabupaten Bogor memiliki jumlah tertinggi pemain judol 5.497 orang dengan nilai transaksi Rp 22 miliar.

Kemudian, terdapat Kota Surabaya dengan 1.816 pemain dengan nilai transaksi sebesar Rp 9 miliar, dan Jakarta Pusat sebanyak Rp 9 miliar dengan 1.754 pemain judol.

Mulanya, Farid menjelaskan, alasan pemerintah memberikan bansos untuk membantu kehidupan sehari-hari masyarakat yang membutuhkan.

 

BACA JUGA:BACA JUGA:Hadapi Disrupsi Teknologi dan Tantangan Dunia Kerja, KNPI Cimahi Luncurkan GenAci

 

Namun, ia menegaskan, masyarakat yang menyalahgunakan bansos seperti dipakai untuk judol bakal dicabut oleh pemerintah.

"Kalau disalahgunakan, jangan salahkan pemerintah ketika fasilitas itu dicabut," kata Farid saat dihubungi, pada Sabtu (9/8/2025).

Farid menuturkan, pihaknya belum mengetahui 5.497 orang yang menggunakan bansos untuk bermain judol seperti yang dinyatakan oleh Kemensos bersama PPATK. Ia mengaku, bakal berkoordinasi dengan Kemensos.

"Data saya belum dapet yang 5 ribu mana aja, belum. Nanti saya koordinasi dengan Kemensos," kata dia.

Dia mengatakan, kerap memberikan penyuluhan secara masif tentang bahayanya judol dan selalu memberikan edukasi untuk melakukan kegiatan yang positif dalam bersosial.

Sumber: