KemenP2MI Dukung Pengentasan Kemiskinan melalui Rapat Antar-Kementerian

KemenP2MI Dukung Pengentasan Kemiskinan melalui Rapat Antar-Kementerian

Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Dzulfikar Ahmad Tawalla usai rapat di Plaza BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta, Jumat (14/3/2025).--ANTARA/HO-KP2MI

RADAR JABAR - Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Dzulfikar Ahmad Tawalla, menegaskan bahwa kementeriannya berperan aktif dalam upaya mengurangi kemiskinan di Indonesia. Hal ini disampaikannya dalam rapat antar-kementerian dan lembaga yang membahas isu tersebut.

"Alhamdulillah, hari ini kami turut serta dalam rapat lintas kementerian yang dipimpin oleh Menko Pemberdayaan Masyarakat, Bapak Muhaimin Iskandar. Rapat ini membahas rencana Instruksi Presiden (Inpres) yang akan dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto terkait pengentasan kemiskinan," ujar Wamen Dzulfikar setelah menghadiri pertemuan di Plaza BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta, pada Jumat (14/3).

Menurut rilis pers KemenP2MI pada hari yang sama, pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding, serta membahas strategi yang akan diterapkan dalam rangka mendukung kebijakan Inpres tentang pengentasan kemiskinan yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

Wamen Dzulfikar menekankan bahwa KemenP2MI merupakan bagian integral dari program pemerintah dalam mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

BACA JUGA:Tingkatkan Respons Darurat, Damkar Cianjur Usulkan Posko Baru dan Mobil Pemadam

BACA JUGA:Mensos Gus Ipul Targetkan Jawa Barat Dirikan 30 Sekolah Rakyat

"Tentu kita di Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) menjadi bagian utama dari rencana untuk percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem yang ada di Indonesia," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menyampaikan dua target utama yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, yaitu menghapus kemiskinan ekstrem hingga nol persen paling lambat tahun 2026 dan menurunkan angka kemiskinan menjadi 4,5 persen pada tahun 2029.

Saat ini, jumlah warga miskin di Indonesia masih mencapai 24,8 juta orang atau sekitar 8,7 persen dari total populasi. Oleh karena itu, Menko Muhaimin menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk mencapai target tersebut.

 

"Menjadi bagian integral dari instruksi Presiden (Inpres) yang akan segera keluar untuk bergerak bersama-sama dalam satu rangkaian kegiatan penanggulangan kemiskinan dan mengatasi kemiskinan ekstrem," ujar Muhaimin.*

Sumber: antara