Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah Ungkap Kebijakan PPN untuk Pertumbuhan Berkelanjutan dan Keadilan Pajak

BACA JUGA:Bapenda Jabar Luncurkan Program Pemutihan Pajak Kendaraan untuk Ringankan Beban Masyarakat

 

Beberapa langkah yang direkomendasikan antara lain:

1. Perluasan Perlindungan Sosial: Menambah anggaran bantuan sosial dengan memastikan penyalurannya tepat sasaran.
2. Subsidi yang Tepat Sasaran: Mempertahankan subsidi BBM, listrik, dan LPG untuk kelompok miskin, termasuk pengemudi ojek online.
3. Dukungan Transportasi dan Perumahan: Memberikan subsidi untuk moda transportasi harian serta memastikan program subsidi perumahan menyasar kelompok menengah bawah.
4. Bantuan Pendidikan: Mempertebal beasiswa dan bantuan pendidikan untuk perguruan tinggi.
5. Pengendalian Inflasi: Melakukan operasi pasar rutin agar harga barang tetap stabil.
6. Dukungan UMKM: Meningkatkan belanja pemerintah untuk produk UMKM.
7. Pelatihan Ekonomi: Memberikan program pemberdayaan masyarakat agar dapat bersaing di sektor ekonomi yang produktif.

Kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen merupakan langkah strategis untuk meningkatkan penerimaan negara dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Namun, agar kebijakan ini tidak membebani masyarakat, langkah mitigasi yang disarankan oleh Banggar DPR perlu dilakukan dengan tepat. Dengan dukungan kebijakan yang holistik, diharapkan kenaikan PPN ini mampu memperkecil kesenjangan sosial sekaligus memperkuat ekonomi nasional.

Sumber: antara