133 Ribu Keluarga di Kabupaten Bandung Berisiko Stunting, Kadisdalduk Minta TPK Bergerak Cepat

RADAR JABAR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung terus mendorong upaya pencegahan stunting. Salah satunya lewat penguatan peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) di setiap kecamatan.

Kegiatan monitoring dan evaluasi TPK Kali ini  digelar di Desa Margamekar, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, pada Selasa, 30 September 2025.

Acara ini dihadiri oleh Camat Pangalengan Vena Andriawan, para kepala desa, jajaran TPK se-Kecamatan Pangalengan, serta tamu undangan lainnya.

Kegiatan ini, sebagai upaya dan langkah Bupati Bandung dalam mengimplementasikan dan mengamankan Kebijakan Pemerintah Pusat.

Kepala Disdalduk PPA, HM. Hairun menegaskan bahwa TPK menjadi garda terdepan dalam pendampingan keluarga, khususnya ibu hamil, ibu nifas, dan balita.

“Ini kegiatan rutin, biasanya kita lakukan setiap bulan. Kali ini kebetulan di akhir tahun dan saya bisa hadir langsung,” kata Hairun.

Menurutnya, monitoring ini tidak hanya sekadar mengevaluasi kinerja TPK, tetapi juga melihat sejauh mana hasil dari program pencegahan stunting di lapangan.

 

BACA JUGA: Bupati Kang DS Sampaikan Nota Keuangan RAPBD 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung

BACA JUGA:Gandeng 157 Perusahaan, Pemkab Bandung Buka 5.000 Lowongan Kerja

 

“Dari data yang kita punya, ada sekitar 133 ribu keluarga berisiko stunting di Kabupaten Bandung. Kalau tidak ditangani, mereka bisa melahirkan anak-anak stunting. Makanya TPK harus bergerak cepat,” tegasnya.

Hairun menyebut Kecamatan Pangalengan menjadi contoh nyata penurunan stunting. Dalam enam bulan terakhir, angka kasus berhasil ditekan cukup signifikan.

“Awalnya ada 2.700 kasus stunting, turun jadi 2.400 pada tahun 2024, Sekarang sudah di kisaran 1.200 sampai 1.600 kasus. Ini salah satu bukti pendampingan TPK efektif,” ujarnya.

Sumber: