3 Alasan Mengapa Kondisi BUMN Semakin Buruk, Salah Satunya ‘Titip Jabatan’

Hal ini menunjukkan manajemen BUMN yang kurang efektif, karena pejabat yang gagal menyelamatkan perusahaannya malah mendapatkan posisi jabatan yang sama di BUMN lainnya.

Selain itu, saya sering melihat hal aneh dari perusahaan BUMN yang membuat skema seolah-olah negara memberi kesempatan kepada perusahaan swasta.

Misalnya, PT BUMN yang menjadi induk perusahaan membuat satu anak perusahaan dan mereka bekerja sama, padahal kendalinya tetap dari mereka juga.

BACA JUGA:BUMN Apresiasi Langkah Kejagung Ungkap Kasus PT Timah

Bedanya, mereka hanya memisahkan PT saja, sehingga terlihat seperti BUMN bekerja sama dengan swasta, padahal swastanya juga dari mereka. Strategi ini sering digunakan untuk mempertahankan perusahaan BUMN yang sudah tidak sehat.

Efek jangka panjangnya adalah perekonomian Indonesia menjadi tidak seimbang karena mereka tidak memberikan kesempatan kepada perusahaan-perusahaan kecil dan menengah. Seharusnya, jika mereka memberi kesempatan kepada perusahaan-perusahaan di luar pemerintah, perusahaan-perusahaan tersebut bisa berkembang di proyek-proyek Indonesia.

Untuk menjadi negara maju, Indonesia harus memiliki persentase tertentu pengusaha dalam negeri. Namun, bagaimana pengusaha bisa berkembang jika mereka kalah bersaing dengan perusahaan anak BUMN?

Selain itu, membuka usaha di sini sangat rumit dengan banyak izin yang harus diurus, seperti izin usaha, izin lingkungan, dan sering kali ada organisasi masyarakat yang meminta jatah keamanan.

Hal ini menjadi beban yang memberatkan operasional usaha dan membuat pengusaha kecil sulit bersaing dengan perusahaan besar yang memiliki koneksi politik dan finansial yang jauh lebih besar.

Meskipun beberapa perusahaan BUMN saat ini sudah bangkrut, menurut kami, mereka masih memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan di Indonesia. Untuk memanfaatkan potensi ini, sangat dibutuhkan reformasi agar tidak stagnan.

BACA JUGA:Pelaku UMKM Ungkap Permintaanya Kepada Karyawan BUMN Untuk Ikut Serta Membeli Produk Mereka

Reformasi ini dapat dimulai dari perbaikan manajemen BUMN, cara pembayaran utang yang menumpuk, dan peningkatan transparansi di semua lini untuk mencegah korupsi dari pimpinan hingga bawahan.

3. Erat Unsur Politik dan Korupsi

Selain itu, penting untuk memastikan bahwa posisi penting seperti direktur diisi oleh orang-orang yang kompeten. Jika jabatan tersebut diisi oleh orang dalam yang tidak memiliki kemampuan, perusahaan tersebut tidak akan bertahan lama.

Perilaku yang dilakukan oleh atasan akan dicontoh oleh bawahannya, baik itu korupsi kecil-kecilan maupun nepotisme, dan ini akan menjadi siklus yang tidak pernah berakhir. Jika masalah ini dibiarkan, akan semakin banyak perusahaan BUMN yang menghadapi permasalahan serupa dan berujung bangkrut.

Hal ini akan merugikan karena anggaran yang dihimpun dari rakyat untuk dikelola negara akan lenyap begitu saja tanpa perencanaan yang baik. Oleh karena itu, harus ada komitmen yang kuat dari pemerintah untuk memberantas masalah-masalah yang ada di BUMN.

Sumber: