3 Alasan Mengapa Kondisi BUMN Semakin Buruk, Salah Satunya ‘Titip Jabatan’

- PT Wijaya Karya dengan total utang Rp56,7 triliun,

- PT Pembangunan Perumahan dengan total utang Rp42,72 triliun,

- PT Adhi Karya dengan total utang Rp30,43 triliun.

Yang mengejutkan, rata-rata utang tersebut lebih dari 70% total aset yang mereka miliki, yang tergolong nekat. Bagaimana mungkin mereka bisa mengembangkan perusahaan jika pendapatannya harus dialokasikan untuk membayar utang dan bunganya?

Akibatnya, banyak perusahaan BUMN mengalami kesulitan finansial karena besarnya utang tersebut, yang pada akhirnya menghambat operasional mereka sendiri.

Dampaknya tidak hanya pada internal perusahaan, tetapi juga pada pihak-pihak eksternal seperti vendor yang terlibat kontrak dengan mereka, yang harus menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan pembayaran karena jumlah utangnya yang sangat besar.

Apalagi jika mereka meminjam uang dari bank pemerintah, pasti mereka harus menghadapi masalah kredit macet. Tujuan awal mereka untuk berutang agar bisa memodali proyek besar sebenarnya baik, karena masyarakat dapat menikmati banyak infrastruktur dan fasilitas lainnya.

Namun, kenyataan di lapangan berbeda, di mana banyak proyek BUMN tidak sesuai dengan rencana awal, entah proyeknya mangkrak atau ada mega korupsi. Utang semakin menumpuk, dan opsi terakhir mereka adalah merestrukturisasi utang atau bangkrut.

Utang besar ini juga membuat investor ragu untuk berinvestasi, karena logikanya, siapa yang mau memberikan uang ke perusahaan jika uang tersebut hanya untuk membayar utang?

Jika kondisi BUMN seperti ini terus berlanjut, dikhawatirkan perusahaan mereka kolaps dan utangnya diubah menjadi saham yang tidak bisa dijual di bursa. Oleh karena itu, investor lokal dan internasional mulai jarang melirik perusahaan BUMN, karena mereka lebih memilih mencari investasi yang aman daripada mengambil risiko kehilangan uang.

2. Manajemen Buruk

Alasan kedua mengapa kinerja BUMN saat ini buruk menurut kami adalah karena tata kelola mereka yang berantakan. Hal ini terlihat dari petinggi-petingginya yang kurang bertanggung jawab dan jabatan mereka yang bergantung pada politik yang sedang berlangsung di Indonesia.

BACA JUGA:Staf Khusus Menteri BUMN Menyangkal Permintaan Erick Thohir Borong Dolar

Contohnya, berdasarkan informasi dari website Tempo, banyak perusahaan BUMN sekarang dipaksa menampung ratusan komisaris yang berasal dari tim sukses atau koalisi politik. Jabatan komisaris ini sering kali tidak diisi oleh orang yang kompeten, tetapi dibagikan kepada pendukung presiden terpilih. Parahnya, sering ditemukan kasus korupsi yang dilakukan oleh pimpinan ini.

Akibatnya, keuangan BUMN terganggu karena komisaris sering meminta proyek ini dan itu serta harus dibayar dengan gaji yang sangat besar, meskipun mereka tidak memiliki kompetensi untuk memimpin perusahaan.

Meskipun BUMN selalu mengedepankan nilai utama mereka yaitu akhlak, banyak pejabat yang tidak menerapkan nilai-nilai tersebut. Contohnya, Pasikirinarto yang dulu pernah menjadi direktur PT Waskita Karya yang sudah hampir bangkrut, sekarang diangkat lagi menjadi direktur PT JIEP.

Sumber: