Subsidi Pertalite Akan Dihapus Jika Ada Program Makan Gratis? Begini Kata TKN Prabowo

RADAR JABAR - Baru-baru ini, beredar luas di platform media sosial mengenai kabar akan adanya potongan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) demi pelaksanaan program makan gratis yang diusung oleh pasangan Prabowo-Gibran.

Hal ini telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama mengingat hasil hitungan cepat menunjukkan keunggulan pasangan Prabowo-Gibran atas pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. Jika Prabowo terpilih sebagai presiden, program tersebut diperkirakan akan diimplementasikan.

Namun, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno, menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk memangkas subsidi energi, termasuk subsidi BBM, demi mendukung program makan gratis. Program tersebut merupakan fokus utama dari kampanye Pilpres pasangan Prabowo-Gibran.

"Enggak seperti itu. Kita punya subsidi energi tahun lalu Rp500 triliun, tahun ini Rp350 triliun, dari total subsidi energi itu terbesar porsinya adalah untuk subsidi Pertalite dan subsidi LPG 3 kg, itu terbesar," ujar Eddy, melansir dari laman merdeka, Jumat 16 Februari 2024.

BACA JUGA:Begini Fakta Kabar Prabowo Masuk RS Setelah Umumkan Kemenangan

Eddy menjelaskan bahwa dari pengamatannya terhadap penggunaan subsidi BBM, terutama pada jenis Pertalite, banyak di antaranya tidak mencapai sasaran yang tepat.

"Yang hari ini membeli Pertalite, membeli LPG 3 kg itu 80 persen pembelinya adalah kaum mampu, bukan justru mereka mereka yang berhak membeli, yang mampu kan enggak berhak," lanjut Eddy.

Kondisi ini akan menjadi subjek evaluasi oleh pemerintahan Prabowo-Gibran jika mereka resmi terpilih sebagai presiden nantinya.

"Kalau ini kita evaluasi, kita tata untuk pemberian subsidinya tepat sasaran, anggaran subsidi energi kan tidak perlu sebesar itu. Jadi tidak ada memangkas BBM," pungkasnya.

BACA JUGA:Pengamat: Amin Salip Prabowo di Jabar di Detik Akhir

Menurut Eddy, langkah kedua dalam upaya mengurangi anggaran subsidi energi adalah dengan menggunakan sumber daya energi yang tersedia di dalam negeri.

"Kita manfaatkan sumber-sumber energi dalam negeri yang sifatnya hijau seperti surya, seperti air, seperti panas bumi supaya apa, mengurangi ketergantungi terhadap impor, impor apa, impor bbm, LPG 3 KG. Dengan cara begitu kan artinya ada penghematan juga," ujarnya.

Sebelumnya, dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg, Eddy menyatakan bahwa pemerintahan Prabowo berencana untuk menyesuaikan subsidi energi dalam rentang waktu 2 hingga 3 bulan jika mereka resmi menjabat pada bulan Oktober mendatang.

"Sekitar 80 persen dari Rp350 triliun anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk subsisi solar dan LPG 3 kg, ternyata lebih bermanfaat bagi masyarakat Indonesia yang berpenghasilan menengah dan tinggi," kata Eddy.

Sumber: