Operasi UNRWA Terancam Berhenti Jika Pendanaan Dihentikan oleh Para Donatur

RADAR JABAR - Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) akan berhenti beroperasi jika para donor tidak melanjutkan pendanaan, demikian kata Komisaris Jenderal Philippe Lazzarini pada Kamis (1/2) menurut Kementerian Luar Negeri Rusia.

Dikatakan bahwa Lazzarini menyampaikan kekhawatirannya melalui diskusi telepon dengan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Vershinin.

"Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini menginformasikan mengenai tindakan segera yang harus diambil untuk menyelidiki dan mengklarifikasi seluruh kejadian tersebut, memastikan jika kecurigaan terbukti, semua yang bertanggung jawab akan dihukum," kata kementerian itu.

BACA JUGA:Mahmoud Abbas Tegaskan Israel Tidak Akan Diizinkan Pisahkan Gaza dari Palestina

Sementara itu, ditekankan bahwa jika para donor tidak mempertimbangkan keputusan mereka untuk menghentikan pendanaan, semua kegiatan badan tersebut, termasuk dalam kegiatan kemanusiaan di Jalur Gaza yang dilanda bencana, akan berhenti.

Setidaknya 18 negara, bersama dengan Uni Eropa, telah menghentikan pendanaan bagi UNRWA berdasarkan tuduhan Israel bahwa 12 staf badan itu terlibat dalam serangan 7 Oktober oleh kelompok perlawanan Palestina, Hamas.

Badan PBB itu mengadakan penyelidikan pekan lalu atas tuduhan tersebut.

BACA JUGA:Rusia Desak Lakukan Penyelidikan Atas Klaim Israel Terhadap UNRWA

Vershinin menekankan bahwa kecurigaan terhadap 12 pegawai badan tersebut tidak dapat dan tidak boleh digunakan untuk menghukum seluruh struktur PBB secara kolektif, dengan menunjukkan bahwa staf badan tersebut di Gaza berjumlah 13.000 pegawai, serta hampir 6 juta warga Palestina yang tinggal di wilayah pendudukan dan negara-negara Arab.

Dia mencatat bahwa selama 75 tahun, UNRWA telah membantu pengungsi Palestina tidak hanya di Tepi Barat dan Jalur Gaza, tetapi juga di Yordania, Lebanon, dan Suriah.

Vershinin menyoroti bahwa bantuan sebagian besar didanai melalui kontribusi sukarela dari para donor.

Pendanaan tersebut diperlukan untuk melaksanakan proyek di bidang pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial bagi 5,9 juta pengungsi, katanya.*

Sumber: antara