Krisis Kemanusiaan Gaza: Israel Batasi Masuknya Alat Berat untuk Pembersihan Puing

Kondisi Gaza, Palestina yang kekurangan air untuk minum-gazanotice-X
RADAR JABAR - Israel hanya mengizinkan enam unit alat berat berukuran kecil untuk membersihkan reruntuhan di Jalur Gaza, sementara ratusan alat berat yang sangat dibutuhkan masih dilarang masuk.
Wilayah pesisir yang luluh lantak akibat serangan Israel ini memerlukan lebih banyak peralatan berat untuk proses pemulihan, menurut seorang pejabat pada Rabu.
Ismail Thawabteh, Direktur Kantor Media Pemerintah Gaza, mengatakan kepada Anadolu bahwa enam alat berat kecil yang diizinkan masuk pun sebagian membutuhkan perbaikan dan suku cadang agar dapat berfungsi dengan baik.
"Jalur Gaza membutuhkan 500 unit alat berat, termasuk buldoser, ekskavator, derek, dan lainnya," ungkapnya.
BACA JUGA:Zelenskyy Tunda Kunjungan ke Arab Saudi, Dijadwalkan Ulang pada Maret
BACA JUGA:Tahanan Palestina yang Dibebaskan Sudah Tiba di Gaza
Thawabteh menekankan bahwa Gaza tengah menghadapi "krisis kemanusiaan yang parah akibat keterbatasan peralatan berat yang diperlukan untuk membersihkan puing, membuka akses jalan, dan mengevakuasi ribuan jenazah."
Ia juga mengkritik keputusan Israel yang hanya mengizinkan enam alat berat masuk, menyebutnya sebagai bentuk "ketidakpedulian terhadap penderitaan rakyat Gaza."
Sementara itu, pada Selasa, kelompok perlawanan Palestina, Hamas, menyatakan sedang bekerja sama dengan mediator dari Qatar dan Mesir untuk menekan Israel agar memenuhi komitmen dalam perjanjian gencatan senjata.
Gencatan senjata dan kesepakatan pertukaran tahanan di Gaza mulai berlaku pada 19 Januari, menghentikan sementara agresi Israel yang telah menyebabkan hampir 48.300 warga Palestina tewas dan menghancurkan sebagian besar wilayah tersebut.
BACA JUGA:Kanada Tegaskan Rakyat Palestina Tidak Boleh Direlokasi dari Tanah Airnya
BACA JUGA:Pemimpin Eropa Tegaskan Dukungan untuk Ukraina di Tengah Upaya Negosiasi Perdamaian
Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Selain itu, Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas serangannya di Gaza.*
Sumber: antara