Menlu Nyatakan Indonesia Berupaya Dorong ASEAN Untuk Selesaikan Krisis di Myanmar

RADAR JABAR - Retno Marsudi selaku Menteri Luar Negeri telah menegaskan bahwa selama masa keketuaan di ASEAN pada tahun ini, Indonesia akan bekerja keras untuk memastikan ASEAN (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) bersatu demi menangani krisis di Myanmar. Ia menyampaikan hal tersebut ketika membuka Pertemuan para Menlu ASEAN (AMM) yang berada di Sekretariat ASEAN di Jakarta pada Senin (4/9).

"ASEAN hanya bisa manju dengan kekuatan penuh jika kita bisa memastikan solusi damai dan langgeng di Myanmar" ujarnya.

Menurutnya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh apra pemimpin ASEAN, para menlu akan memberlakukan tinjauan komprehensif terhadap Konsensus Lima Poin (5PC). Selain itu para menlu juga telah menyiapkan rekomendasi untuk dipertimbangkan oleh semua para pemimpin ASEAN.

BACA JUGA:Polisi Lakukan Rekayasa Lalu Lintas Jalan Sudirman Saat Delegasi dari KTT ASEAN Melintas

Pada Konsensus Lima Poin yang menyerukan penghentian kekerasan, dialog dengan semua pemangku kepentingan, menunjuk utusan khusus demi memfasilitasi mediasi dan dialog, mengizinkan ASEAN untuk memberikan batuan kemanusaan pada warga Myanmar dan juga mengizinkan utusan khusus ASEAN untuk mengunjungi serta bertemu dengan pemangku kepentingan di Myanmar.

Diketahui bahwa inplementasi konsensus yang merupakan rencana perdamaian untuk mengatasi krisis Myanmar masih terhambat. Meskipun konsensus tersebut telah disepakati oleh pemimpin ASEAN dan juga pimpinan junta militer Myanmar Min Aung Hlaing pada April 2021.

BACA JUGA:KTT ASEAN ke-43 Gunakan Pasokan Listrik PLTGU Demi Kurangi Polusi di Jakarta

ASEAN telah menilai bahwa tidak adanya kemauan dari junta militer di Myanmar untuk mengimplementasikan konsensus tersebut. Diketahui selama masa keketuaannya, Indonesia telah melakukan lebih dari 110 pendekatan oleh berbagai pihak di Myanmar, salah satunya yaitu dengan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), yang merupakan pemerintah bayangan yang dibentuk oleh oposisi junta, Dewan Administrasi Negara (SAC) yang dibentuk oleh militer, organisasi perlawanan etnis (EROs), dan juga masyarakat sipil Myanmar, demi membuka jalan untuk menuju dialog inklusif.

Hal yang dilakukan tersebut tentunya tetap mengacu kepada 5PC yan merupakan acuan utama bagi ASEAN demi penanganan krisis di Myamar. Retno Marsudi telah menyebutkan bahwa implementasi 5PC sebagai acuan utama pada Juli lalu.

BACA JUGA:Zulkifli Hasan Usulkan ASEAN Untuk Kaji Impor Gandum Rusia via Tiongkok-India

"5PC adalah acuan utama, dan implementasi 5PC harus tetap jadi fokus ASEAN" ujarnya dalam AMM di Jakarta pada Juli lalu.

Terkait dengan 5PC yang telah ditegaskan oleh Menlu Retno, sebelumnya Thailand telah mengadakan pertemuan yang mengundang perwakilan junta Myanmar pada Juni lalu. Diketahui bahwa junta Myanmar telah dikucilkan dari berbagai pertemuan ASEAN akibat melanggar konsensus serta terus melakukan aksi kekerasan kepada rakyatnya.

Dalam pertemuan tersebut Thailand telah memberikan pembenaran dengan mengatakan perlunya dialog dengan junta militer demi melindungi negaranya. Hal tersebut dikarenakan Thailand memiliki perbatasan panjang dengan Myanmar.

Diketahui bahwa krisis di Myanmar terjadi akibat adanya kudeta militer pada Februari 2021 lalu. Kudeta militer tersebut akibat dugaan adanya kecurangan pemilu.*

Sumber: antara