Disperindag Jabar Akan Lakukan Operasi Pasar di Kabupaten-Kota usai Kenaikan Harga BBM

BANDUNG, RadarJabar - Imbas dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) khusus bersubsidi, kini Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah merencanakan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dengan cara melakukan operasi pasar murah.

Pasalnya, peningkatan inflasi yang signifikan merupakan dampak langsung dari kenaikan harga BBM. Salah satunya, kenaikan harga bahan pokok yang sukar dijangkau oleh masyarakat.

"Jadi, dalam rangka pengendalian inflasi pascaharga BBM naik. Kta sebetulnya sudah menekankan kabupaten-kota untuk bergerak mengendalikan, mengawasi, dan jika diperlukan dilakukan penanganan oleh provinsi (operasi pasar)," ucap Kadisperindag Jabar, Iendra Sofyan saat dikonfirmasi, Jum'at, 9 September 2022.

Selain itu dalam melakukan pengendalian tersebut juga Iendra mengatakan bahwa kabupaten-kota serta provinsi agar memanfaatkan Dana alokasi umum (DAU) dari dari pemerintah pusat.

"Kita harus memanfaatkan anggaran yang dua persen dari DAU. Jadi, kita lagi fokus ke situ dan terutama mendorong teman-teman kabupaten-kota untuk menjalankan program-program itu," ungkapnya

Sehingga dalam melaksanakan operasi pasar, ia menyebut bahwa pihaknya akan melihat terlebih dahulu situasi yang ada di kabupaten-kota.

"Kita masih terus melihat situasi dan kondisi seiring dengan pembahasan APBD perubahan tahun 2022. Jadi, kita harus lihat dulu nilainya berapa (untuk melakukan operasi pasar). Tetapi, seperti yang diarahkan, kabupaten-kota untuk bersama-sama melakukan suatu pengawasan dan melakukan suatu keamanan," pungkasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Pemerintah telah menetapkan kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak.  Hal tersebut sontak mendapat banyak perhatian dari berbagai kalangan di masyarakat.

Pun respons terhadap kenaikan BBM ini juga yang menjadi pemicu dari gelombang massa yang melakukan aksi untuk yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.

Demonstrasi yang dipelopori oleh buruh dan mahasiswa itu menyuarakan protes menolak kebijakan pemerintah dalam menaikan harga BBM.

Kebijakan pmerintah itu dinilai membuat beban masyarakat menjadi lebih berat. Bagaimanapun, kenaikan harga BBM ini sangat berdampak pada keberlangsungan hidup masyarakat di kesehariannya.

Selain itu, kenaikan harga BBM juga tentunya juga akan sangat mempengaruhi harga kebutuhan-kebutuhan primer. Padahal, masyarakat pun sebenarnya masih merangkak dari hantaman pandemi yang membuat kehidupan perekonomian masyarakat nyaris runtuh.*** (San)

Sumber: Jabar Ekspres