Soroti Kasus Penjualan Bayi ke Singapura, Waket DPRD Kabupaten Bandung Minta Pemerintah Lakukan Hal Ini

RADAR JABAR - Wakil Ketua (Waket) DPRD Kabupaten Bandung, Akhiri Hailuki, menanggapi serius terkait pengungkapan kasus sindikat penjualan bayi ke Singapura. Dari lima bayi yang berhasil diselamatkan oleh jajaran Polda Jawa Barat, sebagian besar berasal dari wilayah Kabupaten Bandung.

Dalam kasus ini, petugas kepolisian telah menangkap 13 orang pelaku yang memiliki peran berbeda dalam jaringan perdagangan manusia lintas negara tersebut. Hailuki menilai, maraknya kasus semacam ini tidak lepas dari persoalan mendasar di tengah masyarakat, yakni lemahnya ketahanan ekonomi keluarga dan meningkatnya pernikahan dini.

“Kasus penjualan bayi ini adalah dampak dari rapuhnya ketahanan ekonomi keluarga. Saat ini, marak terjadi pernikahan dini tanpa kesiapan mental dan ekonomi, bahkan akibat pergaulan bebas,” ujar Hailuki saat dikonfirmasi, Kamis, 17 Juli 2025.

Ia menegaskan, kasus ini tidak hanya cukup diusut tuntas oleh pihak kepolisian, tetapi juga harus disikapi melalui upaya pencegahan bersama oleh pemerintah daerah dan masyarakat.

BACA JUGA:Perumda Pasar Tohaga Bakal Tertibkan PKL di Dua Pasar, 115 Pedagang Daftar di Pasar Cileungsi

BACA JUGA:9 Persen Usia Kerja Masih Nganggur, Pemkot Cimahi Tingkatkan Kompetensi SDM

Salah satu bentuk pencegahan yang ia dorong adalah penguatan program Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB), khususnya di daerah-daerah yang rawan pernikahan dini.

“Program Kampung KB harus diperkuat di wilayah-wilayah rentan. Selama ini programnya baru menjangkau level desa, idealnya diperluas sampai ke tingkat RW,” ujarnya.

Tak hanya itu, Hailuki juga mendorong penyuluhan bagi generasi muda mengenai pentingnya menjaga potensi usia produktif agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Ia menyebut, pemberdayaan pemuda melalui Karang Taruna RW perlu disinergikan antara pembinaan mental-spiritual dan gerakan kemandirian ekonomi.

“Penguatan ini perlu didukung oleh anggaran yang memadai agar pelaksanaannya bisa lebih efektif,” tegasnya.

BACA JUGA:Resah Karena Kerap Berikan Pelayanan Buruk, Masyarakat Minta Direktur RSUD Cibabat Dicopot

BACA JUGA:Indahkan Imbauan DPRD Kabupaten Bandung, Proyek Pipanisasi SPAM di Ciparay Kembali Dilanjutkan

Menurut Hailuki, penguatan Kampung KB dan penyuluhan untuk usia produktif harus menjadi prioritas, khususnya di lokasi-lokasi yang menjadi sumber kasus penjualan bayi tersebut. Ia juga menilai bahwa langkah pencegahan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah daerah saja.

“Harus ada kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan Kantor Kemenag dan Kepolisian,” sambungnya.

Sumber: