Menhan Sentralisasi Pengelolaan BBM TNI, Fokus pada Transparansi dan Akuntabilitas
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (30/4/2025). --ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
RADAR JABAR - Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan bahwa pengelolaan kebutuhan dan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) untuk TNI akan dipusatkan di bawah Kementerian Pertahanan.
Pernyataan ini disampaikan sebagai tanggapan atas tunggakan pembayaran BBM TNI AL yang mencapai triliunan rupiah kepada Pertamina. Ia menambahkan bahwa sistem digital akan diterapkan dalam pengelolaan BBM guna menjamin transparansi dan akuntabilitas.
"Sistem digitalisasi ini akan menyangkut mengenai penggunaan BBM dan juga dalam kaitan tracking," ujar Sjafrie dalam rapat bersama Komisi I DPR RI yang berlangsung di kompleks parlemen, Jakarta, pada Rabu (30/4).
Menurutnya, melalui penerapan sistem digital, penggunaan bahan bakar yang didanai negara oleh TNI dapat terpantau secara jelas.
BACA JUGA:Kepedulian PLN Icon Plus Terhadap Keindahan Dan Keselamatan Masyarakat Dengan Perapihan Kabel Optik
Ia menambahkan bahwa pemerintah telah mengubah kebijakan dengan menerapkan sistem sentralisasi, yang mencakup dukungan terhadap pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) strategis maupun pemeliharaannya.
"Itu sudah ada, itu merupakan peraturan yang berlaku untuk alutsista dan juga berlaku untuk bahan bakar," katanya.
Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya kemungkinan akan menjalin komunikasi dengan Pertamina terkait tunggakan BBM yang dialami TNI AL, mengingat koordinasi semacam itu merupakan hal yang lazim dilakukan.
Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali menyatakan bahwa TNI AL memiliki tunggakan pembayaran BBM dalam jumlah besar kepada Pertamina dan berharap agar utang tersebut dapat dihapuskan.
BACA JUGA:Bank bjb Cetak Laba Rp606 Miliar di Triwulan I 2025, Tumbuh Positif di Tengah Tantangan Global
BACA JUGA:KAI Bandara Perkenalkan Budaya Jogja di Dalam Kereta Lewat Pertunjukan Tari Beksan Wanara
Ia merinci bahwa tunggakan mencapai Rp2,25 triliun, dan saat ini kembali dibebankan utang baru senilai Rp3,2 triliun, yang menurutnya sangat menghambat kegiatan operasional TNI AL.
"Harapannya sebenarnya ini bisa ditiadakan untuk masalah bahan bakar, diputihkan," ujar Ali dalam rapat bersama Komisi I DPR RI yang digelar di kompleks parlemen, Jakarta, pada Senin (28/4).*
Sumber:
- Share:
