Palestina Tolak Keras Rencana Trump untuk Ambil Alih Jalur Gaza

RADAR JABAR - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengajukan sebuah gagasan yang kontroversial terkait wilayah Jalur Gaza. Ia menyarankan agar wilayah tersebut diambil alih sepenuhnya dan dikendalikan oleh pihak lain. Selain itu, Trump juga mengusulkan pemindahan penduduk Palestina yang saat ini tinggal di Jalur Gaza ke lokasi lain di luar daerah tersebut.

"Kami tidak akan membiarkan pelanggaran terhadap hak-hak rakyat kami, kami telah memperjuangkan hak-hak mereka selama beberapa dekade," kata Abbas dalam sebuah pernyataan.

"Usulan semacam itu adalah pelanggaran serius terhadap hukum internasional, perdamaian dan stabilitas di kawasan tidak akan tercapai tanpa berdirinya negara Palestina," kata dia, menambahkan.

Dalam konferensi pers yang diadakan di Washington pada Selasa malam bersama Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyatakan bahwa Amerika Serikat akan mengambil kendali penuh atas Jalur Gaza setelah terlebih dahulu memindahkan penduduk Palestina yang tinggal di wilayah tersebut.

BACA JUGA:Israel Siap Lanjutkan Perundingan Gencatan Senjata Gaza di Doha

BACA JUGA:Pasukan AS Tiba di Guantanamo untuk Membangun Pusat Detensi Migran

Trump mengklaim bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk melakukan transformasi besar-besaran terhadap wilayah Gaza, yang saat ini hancur akibat serangan militer Israel. Menurutnya, daerah kantong Palestina yang porak-poranda itu dapat diubah menjadi sebuah kawasan yang berkembang pesat dan mewah, yang ia sebut sebagai "Riviera Timur Tengah."

Sementara itu, Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, dengan tegas menyatakan bahwa Gaza merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari wilayah Palestina. Ia menegaskan bahwa bersama dengan Tepi Barat dan Yerusalem Timur, Gaza tetap menjadi bagian integral dari tanah Palestina yang berdaulat.

"Hak-hak sah rakyat Palestina tidak bisa dinegosiasikan," katanya.

"Tidak ada pihak yang berhak mengambil keputusan soal masa depan rakyat Palestina selain Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) sebagai badan perwakilan resmi dan sah rakyat Palestina," kata Abbas.

Ia mengajukan permintaan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, serta kepada Dewan Keamanan PBB, agar mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan mandat yang diberikan kepada mereka.

Permintaan ini menekankan perlunya menegakkan berbagai resolusi internasional yang telah ditetapkan sebelumnya serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak dasar dan mendasar yang dimiliki oleh rakyat Palestina, yang seharusnya dijaga sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional.

BACA JUGA:Afrika Selatan Bantah Tuduhan Donald Trump Mengenai Penyitaan Tanah

BACA JUGA:Trump Terapkan Tarif Impor untuk Kanada, Meksiko, dan China

Sumber: