Mengenal Sistem Pemerintahan Oligarki di Indonesia yang Hanya Dikuasai Orang-Orang Tertentu

Langkah PDIP dan koalisinya dalam menata Indonesia sesuai dengan visi kepemimpinan sering kali dianggap bertentangan dengan kepentingan rakyat. Selain itu, muncul isu bahwa Istana dan PDIP tidak lagi memiliki hubungan yang intim.

Partai Demokrat di Era SBY

Sebelum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memegang kursi kekuasaan, Partai Demokrat menjadi penguasa operasional politik di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada masa itu, berbagai polemik dan kebijakan di Indonesia sering kali berasal dari dinamika internal Demokrat.

Di bawah kepemimpinan SBY, Demokrat mencoba membangun budaya politik baru dan menjadi pusat dari institusi pemerintah Indonesia. Namun, upaya tersebut gagal karena maraknya kasus korupsi yang melibatkan kader Demokrat, salah satunya penangkapan Anas Urbaningrum.

Selain itu, SBY dinilai tidak berhasil membangun pengaruh yang signifikan kepada penerusnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi), mengingat sedikitnya kesinambungan kebijakan antara kedua pemerintahan.

Partai Politik sebagai Oligarki

Partai politik di Indonesia kerap dianggap sebagai bentuk oligarki karena dipimpin oleh sekelompok orang dengan kepentingan yang sama. Kepentingan tersebut sering kali berorientasi pada kekuasaan dan pengaruh yang terpusat.

9 Naga dan Pengaruh Perusahaan dalam Politik dan Ekonomi Indonesia

Indonesia adalah pasar ekonomi yang besar, yang menyebabkan perusahaan-perusahaan besar memiliki pengaruh signifikan terhadap perekonomian dan perpolitikan nasional. Salah satu kelompok yang sering disebut memiliki kendali besar adalah 9 Naga, yang terdiri dari:

1. Dato Sri Tahir
2. Anthony Salim
3. Tomy Winata
4. Rusdi Kirana
5. Sofyan Wanandi
6. Jacob Sutoyo
7. Edward Surya Jaya
8. Robert Budi Hartono
9. Michael Bambang Hartono

Kelompok ini memiliki berbagai usaha besar yang tersebar di berbagai sektor. Contohnya James Riady memiliki Lippo Group. Tomy Winata mengelola banyak usaha dan yayasan serta dikenal memiliki kedekatan dengan Megawati Soekarnoputri.

Kesembilan konglomerat ini diduga memiliki akses langsung ke presiden, yang memungkinkan mereka memengaruhi kebijakan pemerintah. Bahkan, beberapa anggota kelompok ini ditunjuk menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Salah satu contohnya adalah Dato Sri Tahir.

Spekulasi Pengaruh 9 Naga

Secara teori, kelompok 9 Naga memiliki kendali besar atas ekonomi Indonesia dan diduga memiliki kekuatan politik yang signifikan. Langkah-langkah atau keputusan presiden sering kali dipersepsikan dipengaruhi oleh kepentingan kelompok ini, mengingat hubungan mereka yang erat dengan pemerintah dan posisi strategis dalam perekonomian nasional.

Robert Budi Hartono adalah pemilik PT Djarum dan Bank Central Asia (BCA), dua entitas besar yang memiliki pengaruh signifikan dalam perekonomian Indonesia. Tidak dapat disangkal, kepemilikan ini memberikan kekuatan ekonomi yang besar, yang pada akhirnya dapat berdampak pada politik dan kebijakan negara.

Ketika membahas oligarki, sering kali muncul teori dan spekulasi. Meski panggung politik Indonesia tampak transparan, banyak hal yang terjadi di belakang layar tidak terlihat oleh publik. Oleh karena itu, diskusi mengenai keberadaan oligarki di Indonesia sering kali bersifat asumtif.

Oligarki dan Demokrasi di Indonesia

Secara resmi, Indonesia adalah negara demokrasi. Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa oligarki kemungkinan besar hadir dalam sistem politik dan ekonomi Indonesia. Hal ini menjadi tantangan bagi demokrasi yang telah diupayakan sejak era reformasi.

Partai politik sering mengklaim mewakili aspirasi rakyat, sementara perusahaan besar berdalih bahwa mereka bertujuan memajukan negara. Namun, apakah itu benar adanya? Dalam konteks keberadaan oligarki, sulit untuk memastikan apakah oligarki ini justru menghalangi atau mendukung proses demokrasi.

Sumber: