Jalankan 3 Tugas Prioritas dari Presiden, Kementerian ATR/BPN Gelar Rapat Penanganan Isu Strategis dengan BUMN

Radar Jabar Disway (Jakarta) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan Rapat Penanganan Isu Strategis Bersama BUMN di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, pada Selasa 10 Desember 2024 malam. Rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, ini membahas inisiasi dan rencana terkait penyelesaian konflik dan isu strategis BUMN yang berkaitan dengan ranah Kementerian ATR/BPN.

 

“Kita ini dapat tugas dari pak Presiden untuk mengatasi hal prioritas yang ada tiga hal, pertama adalah penyelesaian konflik tanah pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Kedua, juga diminta menyelesaikan masalah konflik dan sengketa tanah yang melibatkan BUMN. Lalu, yang ketiga itu sengketa dan konflik tanah yang melibatkan TNI/POLRI,” jelas Menteri Nusron. 

 

Dalam upaya penanganan ini, Menteri Nusron telah melakukan pertemuan dengan lembaga terkait untuk konsolidasi penyelesaian masalah.

 

“Kita sudah datang ke Mabes TNI, dan akan kita selesaikan satu per satu. Begitu juga terkait persoalan dengan BUMN, sudah ditangani, namun dalam kegiatan ini mungkin ada masukan yang bisa ditambahkan,” jelas Menteri Nusron.

 

BACA JUGA:34 Ribu Pegawai Kementerian ATR/BPN Siap Jadi Duta Informasi Kebijakan Pemerintah

BACA JUGA:Media Gathering Kementerian ATR/BPN: Menteri Nusron Wahid Sampaikan Apresiasi kepada Jurnalis

 

Kepada jajaran Kementerian ATR/BPN, ia meminta agar fokus menyelesaikan persoalan ini dengan akurat, akuntabel, dan prudent dengan berdasarkan risk management yang terukur. Terlebih lagi jika ini terkait kegiatan strategis yang berhubungan dengan swasembada energi yang tercantum dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. 

 

“Di dalam Asta Cita pak Prabowo itu ada swasembada energi. Kalau itu menyangkut swasembada energi, saya minta kepada bapak-bapak Dirjen nanti kalau ada permohonan dari BUMN yang sifatnya strategis yang menyangkut swasembada energi, swasembada pangan, hilirisasi, sejak dokumen dinyatakan lengkap, sudah bisa ditangani. Jangan sampai kita dianggap menghambat, namun tetap dengan langkah yang akurat, akuntabel, prudent dan berbasis pada risk management,” tegas Menteri Nusron. 

Sumber: