Puan Maharani Ajak Laporkan Oknum ASN yang Tidak Netral Saat Pilkada 2024

RADAR JABAR - Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengimbau masyarakat untuk proaktif melaporkan jika menemukan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak bersikap netral selama hari pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 pada Rabu, 27 November 2024.

“Masyarakat bisa melapor bila menemukan indikasi pelanggaran. Rekam dan foto untuk menjadi bukti. Partisipasi rakyat dibutuhkan untuk menjaga pesta demokrasi ini berjalan dengan berkualitas,” ujar Puan dalam siaran pers resmi yang diterima di Jakarta, Selasa (26/11).

Puan menegaskan bahwa setiap laporan masyarakat harus ditangani serius oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan penegak hukum. Jika terbukti ada unsur pidana, tindakan tegas harus diambil.

Menurutnya, Pilkada adalah kesempatan bagi masyarakat untuk memilih pemimpin daerah sesuai keinginan mereka. Hak-hak demokrasi ini harus dilindungi dan tidak boleh diintervensi oleh pihak-pihak tertentu, termasuk oknum pemerintah yang ingin memenangkan pasangan calon tertentu.

 

BACA JUGA:Ketua DPR Imbau Semua Pihak Pastikan Pilkada 2024 Berlangsung Lancar

BACA JUGA:Pj Gubernur Jawa Barat Tegaskan Mitigasi Telah Dilaksanakan untuk Pilkada 2024

 

Berdasarkan data dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), tercatat ada 403 laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN, dengan 183 kasus di antaranya telah terbukti melanggar. Situasi ini menjadi perhatian khusus Puan, yang mendorong masyarakat untuk aktif melaporkan dugaan pelanggaran netralitas aparat.

“Jauh lebih penting memberi kebebasan kepada rakyat untuk memilih, karena sejatinya kemenangan demokrasi adalah kemenangan rakyat yang berdaulat atas pilihannya sendiri,” katanya.

Tidak hanya kepada ASN, Puan juga mengingatkan pentingnya etika politik bagi seluruh elite yang terlibat dalam Pilkada. Menurutnya, pasangan calon dan partai politik pengusung harus menunjukkan kewibawaan dengan menjalankan politik yang beretika.

“Pasangan calon dan partai politik pengusung harus bisa menjaga kewibawaannya dengan menjalankan politik yang beretika,” tegasnya.

Puan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kualitas demokrasi dalam Pilkada 2024. Dengan partisipasi aktif dan sikap kritis, demokrasi diharapkan dapat menghasilkan pemimpin yang benar-benar dipilih oleh rakyat secara adil dan bebas.

“Demokrasi yang berkualitas hanya dapat terwujud jika rakyat berperan aktif dan hak-hak mereka dilindungi. Mari kita jaga Pilkada ini agar menjadi pesta demokrasi yang bermartabat,” tutup Puan.