Bawaslu Siapkan Teknologi dan SDM untuk Pengawasan Pilkada 2024

Bawaslu Siapkan Teknologi dan SDM untuk Pengawasan Pilkada 2024

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja saat memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta, Selasa (19/11/2024).--ANTARA/Fath Putra Mulya

RADAR JABAR - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja, mengungkapkan bahwa teknologi yang mendukung pengawasan serta aduan daring dari masyarakat telah siap digunakan untuk Pilkada 2024.

Bagja menyebutkan bahwa Bawaslu telah mengembangkan aplikasi dan sistem teknologi informasi (IT) untuk memperbaiki proses pengawasan, termasuk laporan masyarakat dan pengajuan sengketa, agar permasalahan yang terjadi pada Pemilu sebelumnya tidak terulang.

"Kami terus melakukan pengembangan sarana IT untuk mempermudah proses laporan pengawasan, laporan masyarakat dan pengajuan permohonan sengketa. Saya harap ini akan semakin baik," ujarnya dalam keterangannya di Jakarta pada Sabtu (23/11).

Beberapa aplikasi yang digunakan Bawaslu dalam pengawasan Pemilu 2024 antara lain Sistem Pengawasan Pemilihan (Siwaslih), Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran (Sigaplapor), dan Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS).

BACA JUGA:Gunung Ibu yang Terus Erupsi: Warga Diminta Jauhi Kawah 

BACA JUGA:Kerjasama Kanwil BPN Provinsi - Kantah se-Jawa Timur dengan PWNU, Nusron: Demi Percepatan Sertipikasi Tanah NU

Aplikasi-aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam melaporkan pelanggaran atau mengajukan sengketa terkait pemilu.

Bawaslu juga sebelumnya telah melakukan identifikasi terhadap potensi kerawanan dalam pemilu, berdasarkan data Indeks Kerawanan Pemilihan (IKP) 2024. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah kerawanan yang terdapat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh Indonesia.

"Kami telah meluncurkan data TPS rawan beberapa hari lalu, beserta daerah-daerah yang rawan tinggi. Sehingga itu dapat menjadi mitigasi kita bersama," jelas Bagja.

Bagja menambahkan, Bawaslu juga telah mempersiapkan rekrutmen sumber daya manusia ad hoc yang akan bertugas di garis depan pengawasan saat Pemilu 2024. Para pengawas ad hoc yang diterima akan langsung mendapatkan bimbingan teknis agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

BACA JUGA:Susi Pudjiastuti Balas Pernyataan Ridwan Kamil Soal Janda, Suswono Minta Maaf

BACA JUGA:PLN Icon Plus dan Indomobil Group Berkolaborasi Bangun Ekosistem Kendaraan Listrik

"Bersamaan dengan itu kerja sama dengan stakeholder atau pemangku kepentingan juga terus kita pererat. Terutama jelang masa tenang ini kerja sama dengan Satpol PP ya," ujarnya.

Sumber: antara