Debat Publik Pilkada Jabar: Gagasan Paslon untuk Perkuat Toleransi Beragama

RADAR JABAR - Empat pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat menyampaikan beragam gagasan untuk memperkuat toleransi beragama di 27 kabupaten/kota dalam debat publik putaran kedua Pilkada Jabar 2024 yang digelar di Cirebon, Sabtu (16/11) malam.

Paslon nomor urut satu, Acep Adang Ruhiat-Gitalis Dwinatarina, berkomitmen mengintegrasikan nilai toleransi dalam kebijakan pemerintah yang mencakup pendidikan, ruang publik, dan pembangunan rumah ibadah. Mereka juga menekankan pentingnya penegakan hukum untuk melindungi kebebasan beragama dan akses ke layanan publik bagi seluruh warga.

"Kami juga akan menyusun kurikulum khusus pendidikan toleransi di sekolah serta memperkuat peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tingkat kabupaten/kota," ujar Acep dalam debat tersebut.

Paslon nomor dua, Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja, menawarkan program Pendidikan Lintas Agama (Pelita) untuk meningkatkan pemahaman dan kerja sama antarumat beragama. Mereka menilai konflik intoleransi sering kali dipicu oleh kecurigaan antar kelompok.

BACA JUGA:Hasil Survei PADI, Paslon Ngatiyana-Adhitia Ungguli Dua Paslon Wali Kota Cimahi Lainnya

BACA JUGA:Bayu Syahjohan Kritik KPUD Bogor: Sosialisasi Pilkada 2024 Dinilai Lamban

"Konflik intoleransi, sesungguhnya dipicu oleh kecurigaan masing-masing pihak. Konflik agama dipicu oleh itu. Kalau kami, FKUB akan ditempatkan di tingkat paling dasar terutama keragaman-nya sangat majemuk," ungkap Jeje.

Paslon nomor tiga, Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie, menyoroti pentingnya penguatan perlindungan hak beragama yang diatur konstitusi. Mereka juga mengusulkan upaya menciptakan kebersamaan lintas agama sejak usia dini sebagai wujud menjaga keberagaman di Jawa Barat.

"Hak kebebasan beragama adalah hak paling dasar dan harus dijamin tanpa intervensi," ujar Syaikhu.

Sementara itu, paslon nomor empat, Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan, menilai masyarakat Jabar sudah hidup dalam toleransi yang baik. Namun, mereka mengkritik pemanfaatan isu agama dalam politik.

BACA JUGA:Bawaslu Kota Bogor Tindak Tegas 10 Akun Penyebar Ujaran Kebencian di Pilkada 2024

BACA JUGA:Resmi, DPD BPPKB Jawa Barat Dukung Pasangan ASIH di Pilgub Jabar

“Pemerintah provinsi harus tegas dalam menghadapi potensi intoleransi dengan tetap berpegang pada aturan hukum,” tegas Dedi.

Ketua KPU Jabar, Ummi Wahyuni, menjelaskan bahwa debat ini bertujuan memberikan ruang kepada paslon untuk memaparkan visi, misi, dan program kepada masyarakat. Dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia, yakni 35,9 juta dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), KPU bertanggung jawab memastikan pemilih memiliki informasi yang memadai.

Sumber: antara