Korea Selatan Tekan Dokter Magang Mogok dengan Ancaman Kuota Berikutnya

RADAR JABAR - Pemerintah Korea Selatan telah memberitahu banyak rumah sakit bahwa mereka akan mengurangi kuota dokter magang tahun depan kecuali rumah sakit menerima pengunduran diri para dokter tersebut dalam waktu seminggu ke depan, kata pejabat dan komunitas medis pada hari Selasa (9/7).

Langkah tersebut diambil untuk menekan dokter magang yang telah meninggalkan pekerjaan mereka sejak Februari sebagai protes terhadap reformasi medis, dengan harapan mereka kembali bekerja di rumah sakit.

BACA JUGA:NATO Khawatir Jika Joe Biden Kalah Pilpres AS, Urusan Perang di Ukarina Akan Terganggu

Pemberitahuan itu dikirim ke rumah sakit pelatihan pada hari Senin, saat pemerintah mengumumkan keputusan untuk menarik rencananya untuk mengambil tindakan administratif, termasuk penangguhan izin medis, terhadap dokter magang yang melakukan mogok, dalam upaya untuk menyelesaikan gangguan dalam layanan medis yang telah berlangsung berbulan-bulan.

Jika rumah sakit menerima pengunduran diri dokter magang pada Senin mendatang, harapannya adalah para dokter tersebut akan mencari pekerjaan di rumah sakit lain.

BACA JUGA:Demonstran Israel Deklarasikan 'Hari Perlawanan' Terhadap Pemerintah

Pemberitahuan tersebut juga menyebutkan bahwa dokter magang yang kembali mendaftar untuk program pelatihan yang dimulai pada bulan September akan mendapatkan perlakuan khusus, seperti pengecualian dari aturan yang menghambat pengajuan lamaran ke departemen yang sama dalam satu tahun.

Masih belum jelas berapa banyak dokter magang yang akan kembali bekerja setelah keputusan pemerintah untuk membatalkan semua tindakan hukum terhadap mereka.

Lebih dari 1.200 dokter magang, atau lebih dari 90 persen dari total jumlah mereka, telah melakukan mogok dengan mengajukan pengunduran diri massal sejak 20 Februari sebagai protes terhadap kebijakan pemerintah yang meningkatkan kuota masuk sekolah kedokteran.

BACA JUGA:Rusia dan Iran Sepakati Penguatan Hubungan Bilateral di Sela KTT SCO

Sebelumnya, pemerintah mengatakan akan menindaklanjuti aksi mogok ini sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi Menteri Kesehatan Cho Kyoo-hong pada hari Senin mengatakan bahwa lebih mendesak untuk mengakhiri aksi mogok dengan mencabut langkah-langkah hukum terhadap dokter magang.

Keputusan Senin ini telah menimbulkan kritik bahwa ini melanggar prinsip keadilan dalam penanganan aksi protes oleh pemerintah, karena dokter-dokter ini dibiarkan tidak dihukum meskipun melakukan tindakan ilegal.

Sumber: antara