Tiongkok Nyatakan Veto AS di Dewan Keamanan PBB Telah Hancurkan Impian Rakyat Palestina

RADAR JABAR - Lin Jian, selaku juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, mengecam tindakan Amerika Serikat (AS) yang menggunakan hak veto dalam rapat Dewan Keamanan PBB, menyatakan bahwa langkah tersebut telah menghancurkan harapan rakyat Palestina. Hal tersebut disampaikan olehnya ketika konferensi pers di Beijing pada Jumat (20/4).

"Lagi-lagi veto AS yang menolak keanggotaan penuh Palestina di PBB dan menghancurkan impian rakyat Palestina yang telah bertahan selama puluhan tahun. Sejarah dan masyarakat dunia tidak akan melupakan tindakan tidak masuk akal ini," ujarnya.

Sebelumnya, pada hari Kamis (19/4), AS memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang mendukung keanggotaan penuh Palestina di PBB. Pertemuan DK PBB di New York menghasilkan 12 suara mendukung, dua abstain, termasuk dari Inggris dan Swiss.

BACA JUGA:PBB Sebut 2,3 Juta Orang di Kamerun Perlu Bantuan Kemanusiaan Mendesak

"Negara Palestina yang merdeka telah menjadi impian lama bagi generasi Palestina. Keanggotaan penuh PBB untuk Palestina merupakan langkah penting dalam proses bersejarah ini," ujar Lin Jian menambahkan, 

Ia juga mengingatkan bahwa Palestina pertama kali mengajukan permohonan keanggotaan pada tahun 2011, namun ditunda karena penolakan AS dan kembali dihadapkan dengan hal yang sama 13 tahun kemudian.

"Konflik Palestina-Israel masih terus berlanjut. Krisis kemanusiaan yang parah terus terjadi di Gaza," ujarnya.

BACA JUGA:Menko Perekonomian Ungkap Rencana Masdar untuk Membangun PLTS 1,2 GW di IKN

Meskipun AS menolak keanggotaan penuh Palestina, Lin Jian menegaskan bahwa AS tidak bisa mengabaikan seruan untuk mengakhiri pertempuran di Gaza, memenuhi kebutuhan kemanusiaan warga Gaza, dan mendukung solusi yang adil dan berkelanjutan atas konflik Palestina-Israel.

"Tiongkok selalu berpihak pada perdamaian, keadilan dan hati nurani. Tiongkok dengan tegas mendukung keanggotaan penuh Palestina di PBB dan akan terus bekerja tanpa henti dengan pihak-pihak terkait untuk mengakhiri pertempuran di Gaza secepatnya, meringankan bencana kemanusiaan dan menerapkan solusi dua negara,"  katanya.

BACA JUGA:Qatar Kontak Saudi, Menekankan de-eskalasi Hindari Konflik di Kawasan

Meskipun Palestina diterima sebagai negara pengamat di Majelis Umum PBB pada tahun 2012, memungkinkan utusannya berpartisipasi dalam debat dan kegiatan organisasi PBB, namun Palestina tidak memiliki hak suara.

Keputusan tentang keanggotaan penuh Palestina di PBB harus disetujui oleh Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan PBB.

Sumber: antaranews