Presiden Korea Selatan Akan Klarifikasi Skandal Tas Dior Mewah Ibu Negara

RADAR JABAR - Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol akan segera memberikan klarifikasi terkait tuduhan terhadap ibu negara, Kim Keon Hee, tentang penerimaan tas Dior mewah sebagai hadiah pada tahun 2022, menurut beberapa sumber pada hari Rabu.

Laporan dari agensi berita Yonhap menunjukkan bahwa skandal tas mewah yang semakin menarik perhatian ini berpotensi menjadi masalah politik bagi Yoon, mengingat sentimen publik yang kian memburuk menjelang pemilu legislatif di bulan April.

“Sekarang waktunya presiden  memberikan penjelasan,” ujar seorang pejabat dari kantor presiden.

BACA JUGA:9 Sisi Gelap Pangeran Muhammed bin Salman, Buat Arab Saudi Makin Kontroversial

Kim dituduh telah menerima tas dari Christian Dior senilai 3 juta won (sekitar Rp35 juta) dari seorang pendeta Korea-Amerika pada tahun 2022.

Sebuah saluran berita YouTube yang berorientasi liberal mengungkapkan video dari sebuah kamera tersembunyi, yang memperlihatkan Kim sedang menerima tas Dior tersebut.

Sesuai dengan UU Anti-Korupsi Korea Selatan, dilarang bagi pejabat publik dan pasangan mereka untuk menerima hadiah atau janji hadiah dari orang lain, baik secara langsung atau tidak, jika nilai hadiah tersebut lebih dari 1 juta won (sekitar Rp11,8 juta).

BACA JUGA:Layanan Telekomunikasi di Gaza Pasca 8 Hari Pemadaman Pulih Kembali

Diperkirakan Yoon akan mengklarifikasi skandal ini dan meminta maaf kepada masyarakat, namun ia juga kemungkinan akan membela Kim dengan menyatakan bahwa istrinya adalah korban dari kampanye politik dan pelanggaran privasi.

Langkah ini diambil setelah adanya ketegangan antara Yoon dan Han Dong-hoon, pemimpin Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa.

BACA JUGA:Layanan Telekomunikasi di Gaza Pasca 8 Hari Pemadaman Pulih Kembali

Han menolak permintaan dari kantor presiden untuk mengundurkan diri dari posisinya terkait dengan skandal tas mewah milik istri Yoon.

Meski konflik antara Yoon dan Han tampaknya telah mereda, beberapa anggota partai berpendapat bahwa kantor presiden perlu mengambil langkah lebih lanjut untuk secara langsung menangani masalah ini.

Sumber: antara