Rusia Tolak Klaim Tentang Pembicaraan Damai dengan Ukraina di Jenewa

RADAR JABAR - Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, menolak kemungkinan adanya pembicaraan damai langsung antara Moskow dan Kiev yang akan berlangsung di Jenewa.

"Ukraina tidak berhak memutuskan kapan harus mulai membicarakan secara serius mengenai kondisi realistis guna mengakhiri konflik ini," ujar Lavrov, dalam konferensi pers di Moskow pada Kamis (18/1).

"Penting sekali membahas kondisi-kondisi untuk mengakhiri konflik di Ukraina bersama Barat, namun negara-negara Barat tidak tertarik pada soal ini. Mereka sama sekali tak membahas penyelesaian konflik," tambah Lavrov.

BACA JUGA:Presiden Israel Desak Pembebasan Sandera dan Penghentian Serangan Terhadap Gaza

Ia menambahkan bahwa Barat hanya fokus pada ide gencatan senjata yang memungkinkan Ukraina untuk kembali mempersenjatai diri.

Lavrov berpendapat bahwa konflik ini sebenarnya bisa terselesaikan beberapa tahun yang lalu, namun Barat tidak memperbolehkannya. Ia menuduh Barat mendorong Ukraina untuk lebih agresif dalam menyerang wilayah Rusia.

Lavrov mengkritisi tindakan militer Ukraina yang menempatkan pertahanan udara di area pemukiman, sehingga menjadikan warga sipil sebagai tameng.

"Hal ini terjadi terus menerus," ujar Lavrov.

Dia menegaskan bahwa pasukan Rusia berkomitmen pada norma-norma humaniter internasional, "hanya menargetkan objek militer dengan senjata presisi tinggi."

BACA JUGA:Studi : 85% Laki-Laki Usia Paruh Baya di Korea Selatan Meninggal Karena Kesepian

Lavrov menyampaikan, berdasarkan pengalamannya dengan Afganistan, Irak, dan Libya, ia beranggapan Ukraina akan mengalami nasib serupa.

Dia mencatat bahwa retorika negara-negara Barat telah berubah, beralih dari mendukung Kiev "selama diperlukan," menjadi "selama memungkinkan."

Lavrov mengecam mereka yang mengklaim Ukraina memegang prinsip-prinsip demokrasi, dengan menyebut fakta bahwa mereka menindas lawan politik, kelompok etnis, dan institusi keagamaan, sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menolak mengadakan pemilu di akhir masa jabatannya tahun ini.

Ia juga menekankan bahwa "operasi militer khusus" telah menyatukan rakyat Rusia dan bahwa aktivitas industri telah meningkat secara signifikan meskipun dihadapkan dengan sanksi.

Sumber: antara