Mahfud Sebut Penyaluran Bansos Lebih Tepat Sasaran dengan KTP Sakti

Radar Jabar – Mahfud MD menyebut penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat miskin akan lebih tepat sasaran melalui KTP Sakti. Calon wakil presiden nomor urut 3 tersebut mengungkapkannya dalam acara “Bedah Gagasan & Visi Calon Pemimpin Bangsa” di Universitas Hasanudin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, hari Sabtu (13/1/2024).

 

“Jaminan sosial, sekarang ini bantuan sosial itu yang dapat bukan orang miskin. Yang miskin dapat, tapi banyak yang tidak dapat, yang dapat malah orang yang punya mobil, pejabat. Karena tidak ada ada kartu (KTP) saktinya yang miskin itu siapa, ada di mana” kata Mahfud seperti dikutip dari Antara.

 

Menkopolhukam itu juga berujar terkadang ada orang yang punya dua alamat. Di salah satu alamatnya mengklaim tergolong rakyat miskin sehingga bisa mendapat bansos.

 

“Kadang kala dia kerja di Jakarta, alamat rumahnya juga ada di Makassar. Lalu di Makassar ngaku orang miskin, di Jakarta kaya,” ungkapnya.

 

BACA JUGA:Ganjar Pranowo Sepakat Dengan JK Bahwa Pemimpin Harus Sabar

 

Dalam acara tersebut pun Mahfud MD memastikan program bantuan sosial akan terus berlanjut sebab diatur dalam Undang-Undang.

 

“Bansos pasti lanjut. Jangan katakan bansos hadiah dari presiden bukan. Itu ada di dalam Undang-Undang pasal 34 ayat 1, itu bunyinya fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Itu salah satu bentuknya bagi yang masih miskin kasih bansos dulu sampai dia meningkat kehidupannya,” jelas dia.

 

Setelah itu, setiap keluarga miskin anaknya disekolahkan sampai jenjang perguruan tinggi oelh negara.

 

BACA JUGA:Wapres Ma’ruf Amin Imbau Semua Pihak Dukung dan Menghormati Siapa Pun Pemenang Pilpres 2024

 

“Itu kami ambil satu, kamu sekolah sampai perguruan tinggi, negara yang menyekolahkan. Kalau kamu berhasil, bangun keluargamu,” tutur tandem calon presiden Ganjar Pranowo tersebut pada Pilpres 2024.

 

Sebelumnya Ganjar juga berjanji menyempurnakan bansos serta penyaluran bantuan lainnya supaya lebih tepat sasaran dan tepat guna.

 

Politikus dari PDIP itu menilai program bansos adalah kewajiban negara untuk memastikan rakyat sejahtera. Hal ini sebab bansos adalah amanat dari anggaran negara yang sudah ditetapkan bersama oleh pemerintah serta DPR.

Sumber: