6 Sisi Gelap Presiden Soekarno yang Tak Terlupakan, Buaya hingga Diktator Jawa Sentris

RADAR JABAR - Tidak ada yang dapat menyangkal betapa besar jasa dan kontribusi Bung Karno terhadap Republik kita. Namun, seperti manusia biasa, Presiden Soekarno juga memiliki sisi gelap selama masa kepemimpinannya.

Mungkin Anda pernah mendengar Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu Bung Hatta pernah terlibat dalam perselisihan serius dengan Bung Karno. Perselisihan ini bahkan berujung pada pengunduran diri Drs. Muhammad Hatta dari posisinya sebagai wakil presiden.

Sebagai seorang demokrat, Hatta dikenal sangat menghormati prinsip kebebasan, termasuk dalam hal urusan politik. Di sisi lain, Bung Karno pernah memproklamirkan dirinya sebagai presiden seumur hidup bagi negara ini.

Atas tindakan ini, Muhammad Hatta dengan tegas menyebut bahwa Soekarno telah melanggar konstitusi yang telah dicanangkan oleh para proklamator. Bahkan, Hatta menyebut bahwa Soekarno telah kehilangan moral dalam menjalankan pemerintahannya.

BACA JUGA:Alasan Patung Soekarno Raksasa di Bandung Barat Akan Kuras Anggaran Lebih dari Rp 10 T

Apakah Anda mengetahui beberapa kontroversi dari Soekarn? Ide tersebut muncul setelah Pemilu 1955, yang dianggap sebagai pemilihan yang paling demokratis pada saat itu. Pada masa tersebut, empat partai utama yaitu Partai Sosialis Indonesia (PSI), Mayumi, dan PKI bersaing ketat, dan mengancam stabilitas negara dan kredibilitas Bung Karno sendiri.

Ide untuk menjadikan Soekarno sebagai presiden seumur hidup muncul dari tokoh-tokoh angkatan 45, terutama AM Hanafi dan Chaerul Saleh. Usulan tersebut kemudian diajukan dalam Sidang Umum Kedua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) di Bandung, Jawa Barat, pada tahun 1963.

Sisi Gelap Presiden Soekarno yang Tak Terlupakan

1. Diktator

Salah satu yang paling diingat dari Presiden Soekarno, atau yang akrab disapa Bung Besar, adalah Dekrit 1959, yang dikenal dengan sebutan Dekrit 5-7-1959. Dekrit ini sebenarnya diumumkan dengan tujuan mengatasi krisis dan ancaman perpecahan negara.

Namun, kenyataannya justru dekrit ini memicu lebih banyak konflik. Dampak penting dari dekrit ini adalah penerapan sistem demokrasi terpimpin. Dalam sistem ini, Bung Karno memiliki wewenang yang sangat besar untuk mengendalikan pemerintahan dan pengambilan keputusan negara.

Sebagai presiden, Bung Karno bahkan memiliki kekuasaan yang hampir merata di seluruh sektor pemerintahan. Dominasi presiden Soekarno sangat kuat dalam politik sehingga proses demokrasi menjadi terhambat. Akibatnya, muncul berbagai kritik yang menyebutnya sebagai diktator.

Tidak hanya itu, Bung Karno juga memulai tindakan penahanan terhadap lawan politiknya, termasuk Sutan Syahrir, M. Rum, Anak Agung Gede Agung Prawoto, Mangkusasmito, dan beberapa lainnya.

Sayangnya, tuduhan terhadap penahanan mereka termasuk tuduhan percobaan pembunuhan dan mengancam cita-cita revolusi, tidak pernah terbukti.

2. Berawal dari Air Mata untuk Ingkar janji ke Aceh

DI TII adalah gerakan yang sering diidentifikasi sebagai kelompok separatis yang menginginkan berdirinya Daulah Islamiyah atau negara Islam di Indonesia. Gerakan ini dipimpin oleh Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo. Di Aceh, gerakan ini dikomandoi oleh Daud Beureu'eh.

Pertanyaan menarik adalah mengapa Daud Beureu'eh, yang awalnya mendukung Soekarno dan menerima Aceh masuk ke dalam NKRI, berubah menjadi penentang Soekarno.

Sumber: