Pengamat Prediksi Kenaikan BBM Berpotensi Naikan Angka Kemiskinan

BANDUNG, RadarJabar - Pengamat transportasi dan kebijakan publik Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, menyebut bahwa dengan adanya kenaikan bahan bakar minyak (BBM) ini akan berdampak kepada kenaikan inflasi yang cukup signifikan.

Bahkan ia juga memprediksi pasca kenaikan BBM tersebut, dalam beberapa hari ke depan  beberapa kebutuhan masyarakat juga akan mengalami peningkatan harga.

"Jadi ketika daya beli masyarakat semakin tergerus, harga-harga semakin mahal, dan ini juga akan memberikan potensi angka kemiskinan bertambah, ekonomi akan sulit bergerak, dinamika masyarakat juga akan terbatas," ucapnya saat dihubungi, Selasa, 6 September 2022.

Sehingga strategi yang harus diambil oleh pemerintah untuk mendongkrak potensi inflasi, yakni memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat.

Terlebih kata dia, khususnya kepada sektor-sektor yang dianggap mempunyai pengaruh inflasi cukup besar seperti pada transportasi dan pangan.

"Itu harus menjadi yang utama, karena itu akan menjadi hal yang paling besar pengaruhnya terhadap peningkatan inflasi karena daya beli yang semakin tergerus," ungkapnya

Maka dari itu, Yayat mengatakan hal-hal tersebut-lah yang nantinya harus dibaca khususnya di daerah untuk memanfaatkan dana APBD untuk mendorong atau membantu daya beli masyarakat dengan adanya kenaikan harga BBM ini.

Sementara, ia mengatakan agar tidak terjadi gejolak di masyarakat, para kepala daerah  diharapkan turun ke bawah untuk mengetahui situasi di masyarakat pasca ditetapkannya kenaikan harga BBM ini.

 "Turunlah ke bawah, ke pasar-pasar, tinjau atau cek terus laporkan kalau di daerah itu terjadi kelangkaan atau harga yang meningkat karena pasokan yang ada terbatas atau harga meningkat karena biaya transportasi semakin tinggi karena dengan peningkatan harga ini sehingga kemampuan daya belinya semakin rendah itu otomatis ekonomi juga akan terdampak," pungkasnya.

Diketahui, pemerintah telah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Kebijakan tersebut lantas menui kontra dari pelbagai elemen masyarakat.

Masyarakat menilai bahwa kebijakan pemerintah tersebut akan membuat rakyat makin susah. Padahal, masyarakat masih tertatih untuk bangun dari krisis pandemi Covid-19.*** (San)

Sumber: Jabar Ekspres