Realisasi APBD Jabar Capai 50 Persen, Dewan Minta Pemda Jabar Fokus pada Pemulihan Ekonomi

"NTP di Jabar terbilang rendah. Karena, biaya produksi petani yang sangat tinggi. Di daerah lain seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah NTP nya pun di atas seratus. Artinya, petani mendapatkan hasil. Mengeluarkan uang Rp100 ribu dia mendapatkan keuntungannya. Sementara di Jabar tidak," sebut dia.

Saat disinggung mengenai program Pemda Jabar dalam pengendalian inflasi, ia mengungkapkan bahwa di APBD 2022 tidak ada anggaran untuk pertolongan terhadap petani. Terutama dalam menggulirkan pupuk lokal maupun dana bergulir untuk meringankan beban para petani.

"Program itu tak ada. Terkait benih pun tak dipikirkan. Jangankan benih, soal ayam telor saja pemerintah tidak siap menyedikan indukan itu. Pemerintah Jabar tidak begitu melihat betul kondisi dibawah," tegasnya.

Dia menuturkan, program Pemda Jabar dengan kenyataan masyarakat sangat tidak relavan.

Menurutnya, seharusnya Pemda Jabar melihat pada kenyataan, tidak hanya melihat data makro inflasi dari BPS saja.

"Jadi pada APBD 2022 itu sibuk membangun alun-alun. Harusnya Pemda Jabar melihat secara riil kondisi di lapangan. Jangan melihat angka makro dari BPS saja. Sementara program yang ada tidak memberikan jawaban," tutur dia.

Selain itu, dirinya mengaku telah memberikan saran ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Jabar untuk pada anggaran perubahan difokuskan pada pemulihan ekonomi. Namun kata dia, hal itu ditolak.

Memberikan subsidi pupuk murah dan mencarikan pasar untuk UMKM terbilang lewat dana bergulir sangat penting. Jika, dari anggaran Rp2,5 triliun hanya Rp500 miliar saja, sambung dia, itu bisa meringankan beban ribuan petani. Dibanding untuk membangunan alun-alun dan taman.

"Saya sudah sampaikan, tapi ini agak sulit. Ini Rp2,5 triliun itu sebetulnya cukup. Kalau diputar, bukan dihabiskan untuk membangun alun-alun. Tapi kalau menjadi dana modal bergulir itu. Jika 500 miliar saja itu bisa mendapatkan ribuan petani," tuturnya.

"Dampak inflasi disertai dengan berdampak produksi bisa jadi pertumbuhan ekonomi tidak naik. Dan itu bakal menyebabkan stagflasi. Pertumbuhan ekonomi tidak naik, inflasi tinggi. Nah ini yang menyebabkan ekonomi bisa resesi," tambahnya.

Terakhir, saat ditanya mengenai anggaran untuk pemulihan ekonomi di Jabar pada tahun 2022. Dia mengatakan ada. Hanya kecil. Dia menyebutkan, hanya bibit untuk kelompak saja. Ia pun memgaku sangat kecewa. Sebab lingkup provinsi luas.

"Saya pengajukan anggaran untuk pemulihan ekonomi di tahun 2023 sebesar Rp500 miliar tapi ditolak oleh TAPD. Padahal itu kecil. Bayangkan pemerintah pusat menggarkan pemulihan ekonomi 400 Triliun. Itu 13 persen dari APBN," tandasnya.*** (win)

Sumber: Jabar Ekspres