"Coba aja dicek surat ke Kemendagrinya diajukan tanggal dan bulan berapa,"sambungnya.
Selain itu, belanja wajib lain berupa tambahan penghasilan pegawai (TPP) juga lambat dicairkan. Rudy mengatakan, TPP baru mulai serius diurus ketika sejumlah pegawai mengeluh tiga bulan tidak mendapat TPP. Itupun, TPP yang harusnya untuk tiga bulan baru dicairkan untuk satu bulan.
"Kasihan ASN dan juga aparatur desa yang melayani masyarakat. Mereka bekerja tapi sampai keringatnya kering belum dibayar. Ada 416 Desa, ada ribuan RT dan RW yang insentifnya belum dibayar, padahal mereka menghadapi momen bulan puasa dan sebentar lagi sudah mau lebaran,"ucapnya.
Karena lambannya mengurus hal yang bersifat teknis administrasi, realisasi pembangunan infrastruktur yang sudah dianggarkan pada APBD 2023 juga belum dilakukan. Menurut Rudy, saat ini banyak aduan masyarakat soal kondisi jalan rusak yang belum direspon apalagi diperbaiki.
"Kami di DPRD sudah sangat sering mengingatkan agar pembangunan dilakukan di awal tahun. Tujuannya agar bisa dikerjakan dengan baik tanpa terburu-buru dan juga masyarakat mendapat kemanfaatannya secara maksimal, baik itu hasil pembangunannya maupun perputaran uang APBD untuk menggerakan sektor ekonomi kita," katanya
Nyatanya, hingga saat ini, Pemkab Bogor malah dipusingkan defisit APBD Tahun 2023 yang nilainya mencapai Rp 400 miliar. Rudy mengingatkan, saat APBD 2023 disetujui DPRD pada akhir 2022 lalu defisitnya sudah nol rupiah. Namun, Pemkab Bogor terlalu gegabah meluncurkan sejumlah proyek tahun anggaran 2022 ke awal tahun 2023.
Kondisi tersebut membuat perhitungan pendapatan APBD 2023 menjadi meleset. Defisit belanja yang disebut-sebut mencapai Rp 400 miliar disebabkan karena anggaran SILPA APBD 2023 digunakan untuk membiayai luncuran proyek 2022 yang dikerjakan di tahun 2023.
Pemkab Bogor melakukan langkah perubahan parsial 1 untuk mencari solusi keuangan tersebut. Namun, Rudy merasa sangat tidak yakin defisit sebesar itu bisa teratasi dengan langkah yang diambil oleh Pemkab Bogor.