"Kami di DPRD sebagai mitra sejajar Pemerintah sudah menyampaikan rekomendasi-rekomendasi, tapi tidak ada yang dijalankan,"teganya.
Masalah lainnya soal RSUD Parung. Menurut Rudy, program pembangunan RSUD Parung pada tahun anggaran 2022 menelan biaya cukup besar. Tapi bangunan tersebut hanya difungsikan sebagai klinik. Pemerintah sama sekali belum menempuh proses untuk meningkatkan status klinik tersebut menjadi Rumah Sakit minimal tipe D.
"Itu target pembangunan di bidang kesehatan bunyinya terwujudnya RSUD Parung, bukan klinik,"bebernya.
DPRD, kata Rudy, sangat mendukung terwujudnya RSUD Parung yang menjadi salah satu target Pancakarsa, yakni Karsa Bogor Sehat. Apalagi keberadaan rumah sakit tersebut sudah lama diinginkan oleh masyarakat di Wilayah Parung dan sekitarnya
.
"Kalau memang ada persoalan hukum dari proses pembangunan 2022, tidak bisa dijadikan alasan proses mewujudkan RSUD Parung berhenti. Minimal dengan waktu yang tersisa ditempuh landasan hukumnya, dibentuk Perdanya,"imbuhnya.
Namun, hingga hari ini, lanjut Rudy, DPRD belum menerima pengajuan Raperda soal RSUD Parung dari eksekutif.
"Jangankan raperdanya, judulnya saja belum masuk, padahal itu program prioritas kepala daerah yang tahun ini menjadi tahun terakhir untuk dicapai,"pungkasnya**