Penerima Bansos Main Judol, DPRD Bogor Bakal Dorong Pembinaan UMKM untuk Kurangi Pemain Judol

RADAR JABAR - Komisi I DPRD Kabupaten Bogor membuka suara terkait ribuan penerima bantuan sosial (bansos) yang menggunakan bantuan tersebut untuk bermain judi online (judol).

Diketahui, Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan transaksi tertinggi judol berada di Jawa Barat dengan 49.431 pemain judol dengan transaksi senilai Rp 199 miliar.

Kemudian, pada tingkat Kabupaten/Kota, ditemukan bahwa Kabupaten Bogor memiliki jumlah tertinggi pemain judol 5.497 orang dengan nilai transaksi Rp 22 miliar.

Kemudian, terdapat Kota Surabaya dengan 1.816 pemain dengan nilai transaksi sebesar Rp 9 miliar, dan Jakarta Pusat sebanyak Rp 9 miliar dengan 1.754 pemain judol.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Achmad Yaudin Sogir mengatakan, mental masyarakat akan rusak jika sudah mengenal judol. Dia juga menyayangkan, ribuan penerima bansos yang bermain judol.

BACA JUGA:Kasus PT BDS Masuk Penyidikan Kejaksaan, Bupati Bandung: Tanya Aja Langsung ke Inspektorat

BACA JUGA:Diduga Gagal Salip Truk, Wanita di Parung Panjang Bogor Tewas

Sogir memastikan, pihak pemerintah tidak akan segan untuk menghapus penerima bansos yang memang masih bermain judol.

Kata dia, penghapusan data penerima bansos yang masih bermain judol, perlu berdasarkan bukti-bukti yang faktual.

"Mungkin dari faktor-faktor ini lah kita berikan edukasi kepada masyarakat, begitu rusaknya mental kalau masyarakat, ketika sudah mengenal dengan judi online, apalagi penerima bantuan dipakai dari uang kayak begituan kan," kata Sogir saat dihubungi, pada Jumat (8/8/2025).

"Kita pemerintah tidak segan-segan, kalau memang ada bukti pelakunya, ada bukti faktual seperti itu langsung dihapus tidak lagi menerima siapapun orangnya itu," lanjut dia.

Selain itu, lanjut dia, pihaknya akan memberikan edukasi kepada para penerima bansos tentang bahayanya bermain judol.

Adapun, pemberian pemahaman lain seperti sekolah sampah hingga pembinaan tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Sogir menuturkan, pemberian edukasi itu diharapkan agar masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup layak dan terhindar dari judol.

Sumber: