Trump Bela Keputusan Pembekuan Dana Bantuan Luar Negeri lewat USAID

RADAR JABAR - Presiden AS, Donald Trump, membela keputusannya untuk membekukan dana bantuan luar negeri melalui Badan Pembangunan Internasional AS (USAID). Ia beralasan bahwa Amerika Serikat telah mengalokasikan miliaran dolar untuk negara-negara yang dianggap tidak bersahabat dengan AS.

Dalam pidatonya di Konferensi Aksi Politik Konservatif (CPAC) di Washington pada Sabtu (22/2), Trump menyatakan bahwa ia telah mengambil langkah untuk segera membekukan perekrutan pegawai federal, regulasi pemerintah, serta bantuan luar negeri.

"Saya putuskan untuk segera membekukan perekrutan pegawai federal, regulasi federal, dan bantuan asing," katanya.

“Kita memberikan miliaran dolar ke negara-negara yang membenci kita,” tambahnya.

Trump juga mendukung keputusan pemerintah untuk membubarkan USAID, yang menyebabkan ribuan pegawainya kehilangan pekerjaan. Ia menyebut lembaga tersebut sebagai “penipuan sayap kiri” dan mengungkap bahwa nama badan itu telah dihapus dari gedung lamanya, yang kini akan digunakan oleh petugas Bea Cukai dan Patroli Perbatasan.

"Nama badan itu telah dicopot dari bekas gedungnya, dan tempat itu kini akan menampung para petugas Bea Cukai dan Patroli Perbatasan," ujar Trump.

Sebagai bagian dari upayanya mengurangi pemborosan anggaran, Trump mengumumkan pendirian Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) yang dipimpin oleh miliarder Elon Musk. Ia pun memuji Musk, menyatakan bahwa ia telah melakukan pekerjaan luar biasa.

Dalam pidatonya, Trump mengkritik berbagai program bantuan luar negeri yang dianggapnya tidak efisien, salah satunya adalah proyek konservasi keanekaragaman hayati dan perilaku sosial bertanggung jawab di Kolombia, yang menghabiskan dana sebesar 25 juta dolar AS (sekitar Rp408 miliar).

Ia bahkan menegaskan bahwa Kolombia yang dimaksud adalah negara di Amerika Selatan, bukan Universitas Columbia di AS.

"Ini Kolombia di Amerika Selatan, bukan Universitas Columbia (di AS),” ujarnya.

Selain itu, Trump mengungkap bahwa pemerintah sedang menyelidiki dugaan penipuan dalam sistem Jaminan Sosial dan berjanji bahwa selama kepemimpinannya, tidak akan ada toleransi terhadap praktik penipuan semacam itu.*

Sumber: antara