Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Tekankan Pentingnya Penataan SDM yang Adil di Kantor Kementerian

RADAR JABAR - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, bersama Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, melakukan kunjungan ke Kantor Kementerian ATR/BPN di Jl. Agus Salim, Jakarta, pada Senin (11/11/2024).

Dalam kunjungan ini, Menteri Nusron menyoroti pentingnya penataan sumber daya manusia (SDM) yang adil dan berkualitas sebagai salah satu langkah strategis untuk mencapai kinerja optimal di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Dalam pengarahan kepada jajaran Kementerian ATR/BPN, Menteri Nusron menyampaikan rencana penataan SDM yang mencakup kebijakan rotasi jabatan, terutama bagi pegawai yang sudah menduduki satu posisi lebih dari dua tahun. “Langkah pertama adalah penataan SDM melalui mutasi dan rotasi. Teman-teman yang sudah lebih dari dua tahun di posisi saat ini perlu dirotasi agar dapat pengalaman baru di tempat yang berbeda,” ujar Menteri Nusron.

Menurutnya, rotasi ini bertujuan agar setiap pimpinan dan pegawai memiliki perspektif yang lebih luas dan holistik, sehingga menghindari pemikiran ego sektoral dan zona nyaman. Ia juga menekankan pentingnya untuk menghindari potensi "moral hazard" dengan memberikan pengalaman beragam kepada para pegawai.

 

BACA JUGA:Wamen ATR/Waka BPN Raja Juli Antoni Kenakan Baju Adat Betawi di HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN

BACA JUGA:Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono: Tata Ruang Wilayah Pertahanan Harus Kredibel dan Adaptif

 

Lebih lanjut, Menteri Nusron menyinggung soal pengembangan jenjang karier yang lebih terstruktur. “Saya sudah sepakat untuk membuat career path yang adil. Pegawai Eselon 4 atau fungsional yang ingin naik ke Eselon 3, misalnya, harus memiliki pengalaman kerja di Kantor Pertanahan (Kantah) di berbagai daerah,” jelas Nusron. Ini dilakukan agar jenjang karier bisa berjalan dengan adil dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh pegawai.

Selain penataan SDM, Menteri Nusron juga menekankan pentingnya pengawasan kinerja yang ketat oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Ia mengimbau Inspektorat untuk menjalankan fungsi pengawasan yang lebih efektif, guna memastikan tata kelola pemerintahan yang baik, manajemen krisis, dan kepatuhan. “Itjen harus keras dalam menjalankan tugasnya, karena mereka memegang peran penting dalam governance, crisis management, dan compliance di setiap satuan kerja,” tegasnya.

Kunjungan ini juga melibatkan diskusi bersama sejumlah pejabat tinggi di Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Inspektorat Jenderal, serta Badan Bank Tanah, sebagai upaya meningkatkan sinergi antar-unit di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Dengan langkah-langkah tersebut, Menteri Nusron berharap Kementerian ATR/BPN dapat terus maju menjadi lembaga yang profesional, transparan, dan berkelas dunia.

Sumber: