Partisipasi Pilkada Kabupaten Bogor Terancam, Pengamat Soroti Sosialisasi KPU

RADAR JABAR — Pengamat politik, Yusfitriadi, mengungkapkan keprihatinannya terhadap partisipasi pemilih pada Pilkada Kabupaten Bogor 2024. Menurutnya, ada masalah yang serius terkait optimalisasi sosialisasi kepada masyarakat. 

Dia menegaskan bahwa sosialisasi pemilu bukan hanya tanggung jawab KPU, tetapi melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, kepolisian, hingga pasangan calon.

"KPU seringkali terjebak pada pola kerja berbasis anggaran. Sosialisasi hanya dilakukan jika ada dana yang dialokasikan. Misalnya, mereka baru aktif mengumpulkan ormas atau kelompok masyarakat saat ada anggaran. Padahal, banyak cara lain yang bisa dilakukan tanpa perlu biaya besar," jelas Yusfitriadi pada Sabtu (12/10/2024).

Ia mencontohkan, seandainya KPU mau, mereka bisa meminta imam masjid atau ustadzah di majlis taklim untuk mengingatkan jamaah tentang pentingnya pemilu. 

BACA JUGA:Pj Bupati Bekasi Lantik 40 Pejabat Baru untuk Mendukung Visi dan Misi Daerah

BACA JUGA:Wujudkan Warga Depok Sehat dan Bugar, Syaikhu Ingin Bangun Stadion Bertaraf Internasional

"Berapa ratus jamaah bisa dijangkau dengan cara ini, dan ini tidak memerlukan anggaran khusus. Tapi, sayangnya hal ini jarang, bahkan mungkin tidak pernah dilakukan," tambahnya.

Lebih lanjut, Yusfitriadi atau sering disapa Kang Yus juga menyoroti bagaimana KPU maupun stakeholder lain, seperti kepala desa dan RT/RW, seharusnya berperan aktif dalam mensosialisasikan pemilu. 

Namun, lagi-lagi ia melihat bahwa pola pikir "ada anggaran baru ada langkah" telah menghambat inisiatif yang lebih efektif dan kreatif.

"Masyarakat harus diingatkan untuk tidak golput dan tidak mencoblos semua nomor di kertas suara. Hal ini bisa dengan mudah disampaikan oleh para kyai, ustadzah, atau pemimpin komunitas lainnya. Tapi, pertanyaannya, apakah KPU mau melakukan ini tanpa anggaran? Saya ragu," ungkapnya.

BACA JUGA:Duel Antarsiswa SMP di Sukabumi Berujung Maut, Seorang Pelajar Meninggal Dunia

BACA JUGA:Pemkab Bogor Umumkan Perubahan Propemperda 2024, Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pernyataan ini memberikan sorotan tajam terhadap budaya kerja yang kaku dan kurang inovatif di kalangan pejabat penyelenggara pemilu. 

Menurut Kang Yus, dengan memanfaatkan struktur masyarakat yang sudah ada, seperti pemuka agama dan tokoh lokal, sosialisasi pemilu bisa berjalan lebih efektif dan efisien tanpa harus menunggu anggaran besar.

Sumber: