Polisi Kerahkan 1.293 Personel di Monas: Pengamanan Aksi Tolak Omnibuslaw di Patung Kuda Jakarta Pusat

RADAR JABAR - Polisi menurunkan 1.293 personel gabungan untuk mengamankan aksi beberapa kelompok masyarakat di Kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat.

"Dalam rangka pengamanan aksi elemen masyarakat di bundaran Patung Kuda Monas dan sekitarnya, kami melibatkan sejumlah 1.293 personel gabungan," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Selasa.

Personel gabungan yang terdiri dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, dan instansi terkait ditempatkan di beberapa titik di sekitar bundaran Patung Kuda Monas hingga depan Istana Negara. 

Pengamanan juga dilakukan untuk mengantisipasi massa aksi dengan menyiapkan personel guna mencegah mereka masuk ke kawasan tersebut.

Sementara itu, penutupan atau pengalihan arus lalu lintas di sekitar bundaran Patung Kuda Monas dan beberapa lokasi lainnya akan dilakukan secara situasional. Susatyo menyatakan bahwa rekayasa lalu lintas akan diterapkan berdasarkan perkembangan situasi di lapangan.

"Apabila jumlah massanya tidak banyak, lalu lintas normal seperti biasa. Kita lihat jumlah massanya, bila di sekitaran bundaran Patung Kuda Monas itu massanya cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka arus lintas yang akan mengarah ke depan akan dialihkan," ujar Susatyo.

Susatyo juga mengingatkan seluruh personel pengamanan untuk selalu bersikap persuasif, tidak memprovokasi maupun terpancing provokasi, mengutamakan negosiasi, memberikan pelayanan secara humanis, serta menjaga keamanan dan keselamatan.

Selain itu, Susatyo mengimbau para koordinator lapangan (korlap) dan orator agar menyampaikan orasi dengan santun dan tidak memprovokasi massa.

"Lakukan unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati dan hargai pengguna jalan yang lain yang akan melintas di bundaran Patung Kuda Monas dan beberapa lokasi lain," kata Susatyo.

Susatyo menyatakan bahwa personel yang terlibat dalam pengamanan tidak membawa senjata dan tetap menghormati massa aksi yang akan menyampaikan pendapat mereka.

Semua personel pengamanan tidak dipersenjatai, dan setiap tindakan berada di bawah komando Kapolres Metro Jakarta Pusat sebagai Kepala Pengamanan Wilayah (Kapamwil).

"Hormati dan hargai saudara kita yang akan menyampaikan pendapatnya dimuka dengan humanis dan profesional," kata Susatyo.

Aksi unjuk rasa ini dilakukan untuk menyuarakan penolakan terhadap Omnibuslaw UU Cipta Kerja dan untuk mengawal Putusan MK terkait "judicial review" UU tentang Pilkada.

Sumber: antaranews.com