BPK Sebut Pemerintahan Mendatang Memiliki Fondasi Tata Kelola Keuangan yang Kuat

RADAR JABAR - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun mengucapkan terima kasih kepada Presiden, Wakil Presiden, serta jajaran pemerintah yang telah berkomitmen memperkuat tata kelola keuangan selama 10 tahun terakhir sebagai landasan kuat bagi pemerintahan selanjutnya.

Pernyataan ini disampaikan dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 kepada Presiden Joko Widodo di Jakarta Convention Center, pada hari Senin (8/7).

“Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden beserta jajaran pemerintahan yang telah berkomitmen dan berupaya keras menguatkan fondasi akuntabilitas dalam mengelola tata kelola keuangan negara selama sepuluh tahun terakhir sebagai landasan yang kuat bagi pemerintahan selanjutnya, termasuk dukungan dan sinerginya, sehingga BPK dapat mengimplementasikan mandatnya dengan baik,” ujar Isma.

BACA JUGA:Pegi Setiawan Bebas dan Dinyatakan Tidak Bersalah dalam Kasus Vina Cirebon, Tangis Sang Ibunda Pecah

LKPP ini merupakan pertanggungjawaban APBN Tahun 2023 yang terdiri atas satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 84 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL). Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2023 menunjukkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang berarti memperoleh opini WTP ke-8 sejak LKPP Tahun 2016.

Pemberian opini oleh BPK dinilai telah sesuai dengan standar yang memastikan pemeriksaan dilakukan dengan menjaga nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme BPK serta memberikan manfaat.

Isma menyatakan bahwa opini WTP sebagai refleksi kualitas terbaik dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN melalui penyajian LKPP yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) akan semakin mendorong kepercayaan para pemangku kepentingan di sektor publik.

Capaian membanggakan ini tak lepas dari komitmen dan upaya keras pemerintah untuk mendukung good governance dalam pengelolaan keuangan negara, mengingat perjalanan memperoleh opini WTP tidak mudah,” tambahnya.

BACA JUGA:Harga Emas Batangan Antam Tembus Rp1.396.000 per Gram, Naik Tipis dari Harga Sebelumnya

Meskipun menghadapi pandemi COVID-19 selama periode 2020-2022, pemerintah dinyatakan telah berupaya seoptimal mungkin dalam mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tanpa mengesampingkan aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Hal ini membuat pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tetap memperoleh opini WTP.

Sinergi dan resiliensi pemerintah bersama para pemangku kepentingan dinilai membawa kondisi ekonomi dan sosial Indonesia pasca pandemi relatif pulih lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo meyakini bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menjalankan pemerintahan berikutnya, akan memberi perhatian serius pada setiap rekomendasi BPK terkait pengelolaan uang negara.

"Saya yakin pemerintahan Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto ke depan selalu memberikan perhatian serius pada setiap rekomendasi BPK agar uang rakyat dapat dimanfaatkan dengan baik serta dikelola secara transparan dan akuntabel,” ujarnya.

BACA JUGA:Pedagang Masih Ogah Isi Rest Area Gunung Mas, Pemkab Bogor Beri Dismpensasi

Sumber: antara